Presiden Minta Pemda Ikuti Standar Nasional Regulasi Investasi

NUSA DUA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengikuti standar nasional yang telah disusun pemerintah pusat dalam hal regulasi di bidang investasi.

Presiden menginginkan adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar iklim investasi menjadi kompetitif.

“Kita ini NKRI jangan terpecah belah karena aturan, daerah, atau kelompok bikin standar sendiri. Tolong ikuti standar nasional yang sudah kita susun dan buat kalau mau kompetitif di kelas dunia,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), hari Jumat (24/2).

Menurut Jokowi, dengan terintegrasinya standar nasional tersebut akan tercipta sebuah pasar nasional yang besar sehingga akan terwujudnya pemerataan dalam hal pembangunan.

Presiden menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus berani berkorban untuk meninggalkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional melalui infrastruktur.

“Karena kita harus keluar semua dari zona nyaman. Mending kita sakit daripada rakyat sakit. Kalau infrastruktur jadi, ekonomi kita hidup, baru bapak ibu semua punya kebanggaan. Ini masalah rasa,” katanya

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta agar proses penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dapat diintegrasikan menjadi satu bagian dan tanpa memerlukan perpanjangan.

Menurut Jokowi, kecepatan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan bangsa. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasinya sehingga berjalan satu arah.

“Saya minta masalah SIUP/TDP, coba gabung jadi satu, amanat Undang-Undang. Nggak usah pakai perpanjangan. Seumur-umur udah. Ngapain hal-hal itu diteruskan. Kecepatan memutuskan, melayani, kuncinya di situ,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. (PR)

Editor : Eben E. Siadari