Presiden Minta Pemerintah-PSSI Rumuskan Kemajuan Sepak Bola

BLITAR, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah dan persatuan sepak bola seluruh Indonesia (PSSI) secepatnya bersama-sama mencari jalan keluar agar sepak bola di Tanah Air menjadi berprestasi, pascasanksi yang diberikan FIFA.

"Ini jadi momentum dan evaluasi agar PSSI dan pemerintah merumuskan tahapan-tahapan agar (sepak bola Indonesia) berprestasi," kata Presiden saat berkunjung ke Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6).

Presiden yang ditemui setelah membagikan kartu bagi warga Kota Blitar, di lapangan Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan tersebut mengatakan sepak bola Indonesia memerlukan pembenahan.

Terlebih lagi, Indonesia dalam ajang sepak bola dunia mendapatkan peringkat ke-159. Kondisi ini dinilai harus dijadikan evaluasi bersama demi kemajuan sepak bola di Indonesia.

Ia juga meminta, agar pemerintah ataupun PSSI tidak saling menyalahkan terkait dengan adanya sanksi dari FIFA. 

Untuk langkah ke depan, ia menyerahkan sepenuhnya pada Menteri Pemuda dan Olah Raga guna menangani masalah tersebut. 

Walaupun mengakui prestasi Indonesia masih sangat lemah di sepak bola dunia, Presiden menolak mengatakan jika sanksi yang diberikan FIFA sudah benar. Ia hanya mengatakan, adanya sanksi itu diharapkan sebagai bahan evaluasi bersama.

"Sanksi, tanyakan yang memberi sanksi. Untuk langkah ke depan, tanyakan Menpora," kata Presiden. 

Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA terkait dengan adanya konflik dengan pemerintah (Kemenpora). PSSI menginformasikan FIFA bahwa Liga Super Indonesia (ISL) telah ditunda oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), yang merupakan bentukan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, tentang pemenuhan syarat yang dirilis oleh pihak kementerian. 

BOPI melarang dua klub (Arema dan Persebaya) mengikuti kompetisi ISL, sebab kedua klub tersebut tidak memenuhi kriteria BOPI. Namun, PSSI telah mengonfirmasi kepada FIFA bahwa dua klub tersebut telah memenuhi syarat yang telah diajukan oleh PSSI Club Licensing, dan masalah itu berlanjut sampai adanya kongres luar biasa PSSI.

Konflik antara PSSI dengan pemerintah belum tuntas. Komite Eksekutif FIFA telah memutuskan Kemenpora dan BOPI telah mengintervensi kepengurusan PSSI dan membawa PSSI melanggar Statuta FIFA Pasal 13 dan 17. 

Sesuai dengan Statuta FIFA Pasal 14 ayat 1, PSSI telah diberi sanksi dengan efek yang sesegera mungkin dan berlaku sampai PSSI dapat memenuhi Statuta FIFA Pasal 13 dan 17.

Pada saat sanksi berlangsung, PSSI kehilangan hak keanggotaan mereka (Statuta FIFA Pasal 12 ayat 1) dan seluruh tim di Indonesia (klub dan tim nasional) dilarang mengikuti kompetisi internasional yang diadakan FIFA dan AFC (Statuta FIFA Pasal 14 ayat 3). Sanksi FIFA juga melarang anggota dan offisial menerima keuntungan dari FIFA dan AFC seperti program pengembangan, kursus, atau pelatihan saat sanksi berlangsung. (Ant)