Presiden Minta Seluruh Gubernur Terapkan One Stop Service

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta seluruh gubernur untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondisuf, dengan jalan membangun one stop service (pelayanan satu tempat) di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Presiden juga berharap, dalam tiga sampai enam bulan ke depan, seluruh daerah di  Indonesia sudah harus menerapkan one stop service untuk melayani permohonan perijinan.

“Jangan pikir panjang-panjang segera dimulai. Banyak investor mau masuk ke daerah, pertanyaannya selalu tentang listrik, dan kita selalu tidak siap,” kata Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja,  di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).

Presiden pun meminta seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk bertindak cepat mengamankan investasi begitu di daerahnya terjadi krisis energi.

Menyangkut pembangunan infrastruktur demi kalancaran investasi, Presiden Jokowi mengharapkan para gubernur untuk langsung meneleponnya.

“Gubernur, bupati, wali kota, harus mau turun sendiri ke lapangan mengidentifikasi masalah, mendengar langsungkeberatan warga sekitar proyek, menjelaskan pentingnya ada proyek,” ucap dia.

“Di Kalimantan ada proyek pembangunan jalan tol macet hanya gara-gara  terhambat pembebasan lahannya. Kemarin Gubernur Sumatera Utara juga mengatakan lokasi relokasi  warga korban erupsi Gunung Sinabung terkendala pembebasan lahan milik Kementerian Kehutanan. Saya langsung telepon Menteri Kehutanan sehari selesai,” Presiden Jokowi menambahkan.

Dia menilai Indonesia sangat ketinggalan dibanding negara-negara tetangga dalam sektor investasi

Pada sisi lain, Presiden Jokowi menyebutkan tantangan ekonomi yang kini menghadap Indonesia.

Dalam faktor eksternal ada tiga hal, yakni suku bunga the FED (kenaikan suku bunga 0.25 – 1 persen), stagnasi harga komoditas global hingga 65 persen ekspor Indonesia tergantung pada komoditas primer, dan ekonomi Tiongkok melambat, padahal Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor Indonesia dengan nilai  22,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Sementara dari faktor internal ada tiga juga, yaitu defisit neraca berjalan (dimana pada 2015 defisit neraca berjalan diperkirakan menembus tiga persen, membengkaknya subsidi energi (pada 2015 diperkirakan akan mencapai 334,7 triliun rupiah), dan ketatnya likuiditas (rasio kredit terhadap dana simpanan nasabah mencapai 90 persen).

34 Gubernur

34 gubernur dan Kapolda dari seluruh provinsi di Tanah Air menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa.

Rakornas tersebut digelar dalam rangka membentuk sinergi kinerja Pemerintah Pusat dan daerah selama lima tahun ke depan.

Dalam Rakornas itu, para gubernur mendapatkan penjelasan mengenai kondisi politik dan ekonomi negara saat ini serta berbagai persoalannya.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jendral Pol. Sutarman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.

Sutarman dalam paparannya mengatakan polisi siap membantu para gubernur dalam menerapkan kebijakan untuk membangun daerah.

"Kami akan membantu apa pun kebijakan bapak-bapak gubernur sekalian, untuk memasukkan APBN sebesar-besarnya. Kalau memang bandel, ada peraturan penegakan hukum yang harus diterapkan," kata Sutarman.

Para Gubernur yang hadir antara lain Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Aturur dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Rakornasini dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan rencananya ditutup dengan pengarahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Kemendagri.(setkab.go.id/Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja