Presiden Palestina Mengatakan Siap Memikul Tanggung Jawab Penuh di Gaza

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, mengatakan pada hari Jumat (17/1) bahwa Otoritas Palestina siap memikul "tanggung jawab penuh" di Gaza pasca perang, dalam pernyataan pertamanya sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan.

"Pemerintah Palestina, di bawah arahan Presiden Abbas, telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Gaza," termasuk pemulangan para pengungsi, menyediakan layanan dasar, pengelolaan penyeberangan, dan rekonstruksi wilayah yang dilanda perang, kata pernyataan kepresidenan.

Sementara Hamas telah memegang kendali penuh di Gaza sejak 2007, saingannya Otoritas Palestina (PA), yang didominasi oleh gerakan Fatah, menguasai Tepi Barat.

Hamas, yang memenangkan pemilihan legislatif Palestina terakhir pada tahun 2006, mengindikasikan sebelumnya dalam perang bahwa mereka tidak berusaha untuk memerintah Gaza pascakonflik.

Sumber Hamas telah mengatakan bahwa mereka akan siap untuk menyerahkan urusan sipil Gaza kepada entitas Palestina.

Saat ini, Israel tidak memiliki sikap definitif terhadap pemerintahan pasca perang selain menolak peran apa pun bagi Hamas dan PA.

Pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah berulang kali menentang Hamas atau PA yang memerintah Wilayah Palestina, menggambarkan kedua skenario tersebut sebagai "hadiah" untuk serangan 7 Oktober 2023.

Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan pekan lalu bahwa PA seharusnya menjadi pihak yang memerintah wilayah pesisir tersebut.

Para pemimpin Palestina di seluruh faksi telah lama mengatakan bahwa masa depan Gaza adalah keputusan mereka, menolak campur tangan dari luar.

Pemerintah Israel telah bersidang untuk memberikan suara atas kesepakatan Gaza, setelah kabinet keamanan menyetujuinya pada hari Jumat.

Jika kesepakatan tersebut berlaku, mediator gencatan senjata Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir akan memantau gencatan senjata melalui badan yang bermarkas di Kairo, kata perdana menteri Qatar. (AFP)

Editor : Sabar Subekti