Presiden Perintahkan Semua Data Direkam Cadang

KARAWANG, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia telah melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan pers di Pabrik PT Hyundai LG Indonesia, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 3 Juli 2024, Presiden menekankan agar semua data nasional direkam cadang (back up).

“Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” kata Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS tersebut pada Jumat (28/06/2024) lalu. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, telah digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Dalam keterangannya usai rapat tingkat menteri, Hadi menekankan bahwa membuat cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada back up yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” ujar Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, pada Senin (01/07/2024) lalu.

Dengan pengaturan kewajiban merekam cadang, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah akan memiliki cadangan data dan layanan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan jika ada insiden serupa di masa mendatang.

Terkait desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jokowi mengatakan, "Semuanya sudah dievaluasi."

Desakan itu dikaitkan dengan insiden peretasan dalam bentuk ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya sejak Rabu (17/6), yang berakibat server sejumlah lembaga dan kementerian lumpuh.

"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi. Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo RI, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024.

Hingga hari ini, petisi bertajuk "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" telah ditandatangani sebanyak 22.177 warga net.

PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6) yang berakibat layanan publik tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi.

Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.

Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden serupa terulang di kemudian hari. "Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidak terkaget-kaget," katanya.

Pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka. “Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” kata Hadi.

Editor : Sabar Subekti