Presiden: Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara Bangun Kebersamaan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka untuk membangun semangat kebersamaan dan optimisme terhadap seluruh program-program pemerintah.

"Semangatnya adalah kita ingin membangun sebuah kebersamaan, ingin membangun rasa optimisme terhadap seluruh program-program yang telah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah," kata Presiden saat konferensi pers usai pertemuan silahturahmi dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka Jakarta, hari Selasa (14/3).

Jokowi mengungkapkan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara pada Selasa siang ini berbicara masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada, dan ini akan ditindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria guna mengurangi kesenjangan di masyarakat. 

"Kami akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada Pondok Pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki," kata Jokowi yang didampingi oleh pimpinan lembaga negara yang hadir di Istana. 

Presiden berharap kebijakan tersebut akan membuat rakyat bisa memiliki `colateral` atau agunan dalam rangka bisa mengakses permodalan ke perbankan. 

Dalam awal pertemuan, Presiden mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini menghadapi masalah kesenjangan.

"Yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita lakukan nantinya kami mohon masukan dari bapak ibu," pinta Presiden kepada pimpinan lembaga negara yang hadir.

Para pimpinan lembaga negara yang hadir di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua DPR Setyo Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Sedangkan para menteri Kabinet Kerja yang hadir di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Ant)