Presiden Prancis Kecam Penurunan Hak Perempuan di AS, Rusia

Sekitar 4.000 aktivis kanan perempuan berunjuk rasa di pusat kota Zagreb, meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas melonjaknya kemiskinan pada perempuan, saat peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2017. (Foto-foto: AFP)

Wanita Palestina memegang bendera nasional saat berdemonstrasi di Gaza City dalam memperingati Hari Perempuan Internasional pada 9 Maret 2017.

Polisi wanita Turki memeriksa pada pengunjuk rasa jelang aksi demonstrasi di Ankara untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2017.

Direktur IMF Christine Lagarde berbicara saat diskusi bertajuk The Economic Imperative of Empowering Women di Pusat Studi Strategi dan Internasional di Washington, DC, 7 Maret 2017.

Sejumlah perempuan berlari saat mengikuti kegiatan Night Run di kawasan Kuta, Bali, Rabu (8/3). Kegiatan yang diikuti puluhan pelari dari berbagai komunitas tersebut digelar secara serentak di berbagai kota di dunia dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2017.

Masa dari Komite Perjuangan Perempuan (KPP) melakukan aksi di depan gedung DPRD Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (8/3). Dalam aksi memperingati Hari Perempuan Internasional mereka menuntut perbaikan kondisi kerja, mengurangi jam kerja dan jaminan keamanan dan kesehatan bagi buruh perempuan.

PARIS, SATUHARAPAN.COM - Presiden Prancis Francois Hollande pada Rabu (8/3) mengecam apa yang dia sebut penurunan hak perempuan di Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

Berbicara di Hari Perempuan Internasional, Hollande mengatakan bahwa “ancaman kemunduran” terhadap hak perempuan tidak hanya berasal dari “negara-negara berkembang atau negara di bawah kekuasaan diktator, tapi juga di negara maju dan kaya.”

“Bagaimana dengan posisi atau maksud yang diungkapkan oleh pemerintahan baru AS ” tanyanya.

Mereka akan “mengurangi pendanaan keluarga berencana, seolah-olah ini merupakan pemangkasan pertama yang dilakukan untuk bisa menaikkan belanja militer,” tambahnya.

Hollande juga menyerang kebijakan Moskow, menunjukkan bahwa sebuah undang-undang yang menghukum kekerasan terhadap anggota keluarga dimodifikasi baru-baru ini.

“Mengapa mereka ingin mengubah teks ini kecuali untuk kembali menyerang kebebasan perempuan ” katanya.

Hollande, yang masa jabatannya akan segera berakhir dan tidak akan mencalonkan diri kembali, menambahkan bahwa di Polandia baru-baru ini digelar protes terhadap upaya untuk menerapkan larangan total aborsi.

Langkah untuk mencabut hak perempuan semacam itu berawal dari “fundamentalisme agama” dan “kebangkitan ideologi reaksioner,” yang bermaksud untuk menempatkan kembali peran proaktif perempuan di lingkungan rumah tangga.” (AFP)