Presiden: Selama Pandemi, Jaga Daya Beli Warga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo meminta agar pengendalian inflasi tidak hanya pada pengendalian harga tetapi juga pada daya beli warga masyarakat. "Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar disaat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga," kata Presiden, hari Jumat (23/10).

Pandemi COVID-19 menimbulkan tekanan berat terhadap perekonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus diarahkan untuk mencari titik keseimbangan sekaligus untuk memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi.

Situasi saat ini, harga berbagai barang dan jasa rawan tertekan secara signifikan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran penting untuk dilakukan agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak lantas menimbulkan tekanan terhadap harga-harga itu.

Presiden melanjutkan, pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli warga masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Untuk itu pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial. Dengan berbagai skema bantuan pemerintah berharap konsumsi rumah tangga meningkat, menaikkan kembali permintaan, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya penawaran atau pasokan.
Produk Dalam Negeri

Presiden minta pemerintah daerah memperkuat kebijakan itu dengan mempercepat realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya sektor UMKM.

"Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," kata Presiden.

Kepala daerah juga didorong untuk memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan. "FAO telah memperingatkan bahwa pandemi COVID bisa menimbulkan krisis pangan. Karena itu saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing," katanya.

Editor : Sabar Subekti