Presiden Soroti Rendahnya Realisasi Belanja di Daerah

IKN NUSANTARA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen.

Presiden memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa, 13 Agustus 2024. Dalam arahannya, Presiden antara lain menekankan dua isu krusial: menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan Pilkada serentak yang akan datang.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Presiden Jokowi menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen.

“Uang beredar di kabupaten Bapak, Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga enggak kuat. Segera keluarkan,” tegas Presiden, seraya menekankan bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.

Presiden juga mengapresiasi kinerja seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam menjaga inflasi nasional pada level yang sangat baik. “Terakhir inflasi kita berada di angka 2,13 persen, sebelumnya 2,58 persen. Sangat bagus,” katanya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti persiapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November. Presiden meminta agar anggaran untuk Pilkada segera diselesaikan dan keamanan dipastikan dengan baik.

“Koordinasikan dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar jika para kepala daerah ada keraguan atau membutuhkan tambahan kekuatan, agar segera sampaikan kepada Kapolda atau Kapolri.

Pertemuan dengan Gubernur

Dalam pertemuan dengan para gubernur dari seluruh Indonesia yang digelar di Istana Garuda, IKN Nusantara, Presiden menegaskan bahwa peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sangat krusial.

“Gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus betul-betul paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan program-program strategis pemerintah pusat sangat bergantung pada dukungan yang nyata dari daerah. Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur seperti waduk dan irigasi, di mana peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh pusat.

Presiden juga menyoroti pentingnya identifikasi kekurangan dan kelebihan di setiap kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi. Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran bisa berdampak negatif, seperti penggunaan dana hibah yang cenderung politis.

“Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit atau universitas,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mendorong terjadinya kerja sama antardaerah untuk menyelesaikan masalah bersama, seperti pengelolaan sampah. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang baik oleh pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan.

“Itu penting sekali ke depan dan agar sekali lagi kabupaten dan kota itu diarahkan,” kata Presiden.

Editor : Sabar Subekti