Presiden Tegaskan Netralitas TNI- Polri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar TNI - Polri tetap netral dan para perwira tinggi tidak tergoda dengan godaan pihak luar untuk menyeret-nyeret institusi ke dalam politik praktis.

"Netralitas TNI dan Polri tetap dijaga, jangan sampai mundur, jangan dirusak, jangan pula khianati reformasi TNI dan polri yang kita laksanakan tidak mudah waktu itu," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan arahan kepada para perwira tinggi TNI di Jakarta, Senin (2/6).

Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu mengungkapkan, adanya informasi pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mempengaruhi para perwira tinggi.

"Informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-menarik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya, bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian, Kan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru penuh sinar," kata Presiden.

Ajakan seperti itu, menurut presiden, bukan hanya godaan namun membahayakan bangsa dan negara serta reformasi yang telah dirintis. Selain itu juga mengajarkan seorang perwira untuk melanggar sapta marga dan sumpah prajurit. 

"Kalau dilihat jernih, itu benih subordinasi, karena itu berhati-hatilah, jangan tergoda," kata Presiden.

Namun demikian, menurut Presiden, bila ingin berkarir di politik, maka mereka diperbolehkan dengan melepaskan dirinya sebagai TNI - Polri dan menjadi warga sipil.

"Perwira punya peluang karir politik masa depan, maka ajukan pengunduran diri pada perwira atasannya, untuk Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU untuk perwiwa tinggi ke presiden yang mengangkat. Saya akan kabulkan. Saya doakan semoga sukses. Karena saya tahu saudara semua perwira pilihan yang potensial, dan punya kemampuan untuk mengubah jalannya sejarah di negeri ini," kata Presiden.

Presiden mencontohkan sejumlah perwira tinggi yang memilih karir politik setelah sebelumnya tidak lagi menjadi TNI - Polri aktif dan menggunakan jalan demokratis baik bergabung dengan partai politik atau mendirikan partai politik, seperti dirinya, Prabowo (Partai Gerindra) dan Wiranto (Partai Hanura). Maupun mereka yang memilih menjadi tim sukses.

Presiden mengingatkan meski pada 2004 pemilu sukses diselenggarakan, namun ada beberapa catatan kaki yang perlu perhatian yang dapat menodai netralitas TNI - Polri.

Presiden mencontohkan pada 2004, penjelasan seorang pamen Polri, dihadapan komunitas tertentu yang disiarkan secara luas di TV, yang meminta untuk tidak memilih capres tertentu. 

Untuk itu, Presiden mengingatkan agar TNI - Polri tetap mampu menjaga netralitasnya.(rr)

Presiden menilai pada 2009 dan 2014 (pemilihan umum legislatif), TNI - Polri mampu menjaga netralitasnya. (Ant)