Pringsewu Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan dan AHL AKKOPSI

PRINGSEWU, SATUHARAPAN.COM - Pembangunan sub sektor sanitasi sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang konsen terhadap bidang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit akibat layanan sanitasi yang buruk seperti seperti penyakit diare, kolera, typhoid fever, paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing, ascariasis, hepatitis A dan E, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi yang dapat menyebabkan kondisi stunting.

Di Provinsi Lampung, sekitar 1,3 juta atau 17 persen masyarakatnya masih berperilaku buang air besar sembarangan (BABS). Data Dinas Kesehatan Provisi Lampung menyebutkan 5 wilayah dengan angka penduduk yang rendah mengakses jamban sehat dan layak yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat (57,86%), Tanggamus (55,03%), Mesuji (31,6%),  Pesisir Barat (53,6%), dan Tulang Bawang (60,59%).  Sedangkan dua kabupaten dan kota telah memiliki akses jamban yang sehat dan layak yaitu di Kabupaten Pringsewu (100%), Kota Metro (90,42%). 

Kabupaten Pringsewu pada akhir tahun 2017 berhasil menjadi kabupaten pertama di Pulau Sumatera yang dapat mewujudkan akses 100 persen jamban sehat bagi seluruh penduduk dengan kepemilikan sarana 90 persen.  Keberhasilan kabupaten Pringsewu merupakan upaya seluruh stakeholder dengan strategi pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakata (STBM).  Pencapaian tersebut ditentukan oleh  sinergi parapihak dan komitmen pimpinan daerah melalui regulasi serta peran serta masyarakat dan pemerintah desa.  

Dari Kecamatan Pagelaran Menuju Kabupaten ODF (Open Defecation Free) 

Pada bulan Mei 2017 kecamatan Pagelaran melakukan deklarasi sebagai kecamatan  pertama di Kabupaten Pringsewu yang berhasil mencapai kondisi 100 persen akses sanitasi layak  dengan pendampingan dari SNV Netherlands Development Organization. Keberhasilan Pagelaran mencapai kondisi Open Defecation Free (ODF) tersebut diawali melalui pemicuan perubahan perilaku di 22 desa dilanjutkan dengan monitoring dan pembangunan sarana oleh masyarakat.  Pemicuan perubahan perilaku di kecamatan Pagelaran juga dilakukan melalui pendekatan religi yang disebut #JihadSanitasi. Dalam #JihadSanitasi yang dipelopori oleh Alm. H. Bahrudin permasalahan sanitasi tidak hanya dipandang sebagai masalah kesehatan tetapi sanitasi juga merupakan ladang ibadah, dimana memerangi sanitasi buruk dianggap sebagai memerangi kedholiman. 

Belajar dari keberhasilan di Kecamatan Pagelaran maka Bupati Pringsewu KH Sujadi membuat kebijakan agar Kabupaten Pringsewu dapat mencapai kondisi ODF/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) pada akhir tahun 2017.  Lebih lanjut KH Sujadi menyampaikan bahwa ODF bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan dan itu merupakan ibadah. Dalam upaya mencapai kondisi  tersebut dengan dukungan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) melalui program Voice For Change (V4CP), Bupati mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) tentang “Gebrak ODF” (Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten ODF)  untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat di Pringsewu.  

Gebrak ODF yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pringsewu H Fauzi, mampu menggerakan seluruh elemen masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan maupun institusi pemerintah dari level desa hingga kabupaten Pringsewu. Gebrak ODF menghantarkan kabupaten Pringsewu menuju status kabupaten ODF pertama di Sumatera yang ditandai dengan penyerahan sertifikat ODF dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan Dr dr Imran Agus Nurali, SP.KO.  

Advocacy Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI 2018

Keberhasilan Kabupaten Pringsewu menuntaskan persoalan sanitasi dasar dengan pencapaian 100% akses jamban sehat merupakan kontribusi kongkret dalam upaya pencapaian target universal (universal access) di provinsi Lampung dan berkontribusi pada target nasional. Target tersebut juga dikenal dengan target 100-0-100, yaitu 100% akses sanitasi, 0% kawasan kumuh dan 100% akses air minum. 

Pada konteks inilah, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) menilai pencapaian Pringsewu yang dipimpin oleh KH Sujadi yang juga merupakan pengurus AKKOPSI bidang pemberdayaan dan penguatan kapasitas harus dapat menginspirasi anggota AKKOPSI lainnya. Saat ini, 485 wali kota/bupati telah bergabung sebagai anggota resmi AKKOPSI. Aliansi ini secara aktif melakukan edukasi dan advokasi kepada para kepala daerah, termasuk kepada para gubernur di Indonesia. AKKOPSI memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi anggotanya dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat di berbagai kementerian terkait, lembaga/program donor, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif AKKOPSI yang juga merupakan mantan Wali Kota Payakumbuh Josrizal Zain mengatakan Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) merupakan kegiatan rutin AKKOPSI di berbagai daerah, dalam rangka mempercepat penyebaran praktik baik dan pembelajaran bagi para kepala daerah dan pelaku kunci yang peduli dan sungguh-sungguh mengupayakan pencapaian Universal Access di daerahnya.

“Pada kesempatan AHL di Lampung yang bertepatan dengan acara Deklarasi ODF Kabupaten Pringsewu ini, AKKOPSI memandang penting untuk memanfaatkan momentum ini sebagai wadah sharing session (berbagi pengalaman) antar kepala daerah dan pelaku utama,” Josrizal Zain.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum AKKOPSI Wali Kota Makassar, yang diwakili oleh Wakil Ketua AKKOPSI, Bupati Malang Rendra Kresna dalam sesi berbagi pengalaman tersebut. Berbagai apresiasi dan tanggapan dalam pendalaman sesi AHL turut diberikan oleh pengurus AKKOPSI lainnya yang hadir, yakni Wali Kota Cimahi, Wali Kota Banjarmasin, serta para pejabat dari Bappenas, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Antusias para kepala daerah di Lampung dan Sumatera Barat yang hadir dengan antusias memberikan tanggapan. Mereka mengakui ada banyak pembelajaran yang diperoleh dari pencapaian kabupaten Pringsewu. (PR)