Program Indonesia Terang Bukan Persaingan dengan PLN

SENTUL, SATUHARAPAN.COM - Ketua Satuan Tugas Program Indonesia Terang (PIT), Said Didu, menegaskan, PIT tidak bertujuan menggantikan peran Perusahaan Listrik Negara (PLN) melainkan untuk membantunya.

Said pun menegaskan bahwa tidak ada persaingan yang terjadi antara PIT dengan PLN. Pasalnya pasar yang menjadi sasaran keduanya berbeda. PIT hanya menyasar daerah-daerah pelosok yang tidak dimasuki jaringan PLN.

"Jangan bilang bahwa PIT mau menggeser PLN! Tapi kami membantu PLN," kata Said dalam Sarasehan bertajuk “Sinergi Kemen ESDM Wujudkan Kedaulatan Energi Melalui Konservasi Energi dan Program Indonesia Terang” di Sentul, Jawa Barat, hari Sabtu (21/5).

Pihaknya bahkan ingin segera mengadakan pertemuan dengan petinggi PLN untuk dapat bekerja sama demi mempercepat masuknya listrik di desa-desa tertinggal.

"Kami ingin ketemu PLN untuk bikin kontrak. Kalau PLN enggak masuk, kami akan masuk. Semakin cepat PLN masuk, semakin cepat program ini (PIT) bubar," katanya.

Pihaknya mengakui bahwa berat bagi PLN untuk masuk ke desa-desa tertinggal yang letaknya jauh dan tersebar di pelosok nusantara dengan infrastruktur yang minim karena PLN harus menanggung biaya pembangunan jaringan listrik yang mahal dan menghasilkan kerugian bagi PLN.

"Sulitnya PLN masuk karena terbentur mekanisme korporasi," katanya.

Di daerah-daerah itulah, ujarnya, PIT masuk.

Ia mengatakan PIT menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi yang berasal dari daerah setempat yang berupa energi terbarukan, seperti energi surya, air, angin, biomassa, hingga arus laut.

"Dengan memanfaatkan energi setempat, pembangunan pembangkit dan transmisi listrik dapat dibangun secara lokal (off-grid), berbasis desa atau pulau, dan tak harus menunggu datangnya jaringan listrik dari pusat," katanya.

PIT digelar dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional dari 85 persen pada tahun 2015 menjadi 97 persen di tahun 2019.

Pihaknya pun menargetkan 12.659 desa tertinggal sebagai prioritas kerjanya hingga 2019. Pasalnya desa-desa tersebut belum memperoleh akses listrik dari PLN. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari