Program Indonesia Terang Perlu Dana Rp 90 T

MAYBRAT, SATUHARAPAN.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengatakan Program Indonesia Terang (PIT), merupakan upaya pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah setempat.

PIT juga bagian dari program pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW untuk memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional, dari 85 persen pada tahun 2015 menjadi 97 persen pada tahun 2019. Untuk melistriki 12.659 desa PIT membutuhkan dana Rp 90 - Rp 100 triliun.

“Untuk melistriki 12.659 desa pada program Indonesia Terang kita memerlukan dana antara Rp 90 trilun hingga Rp 100 triliun dan APBN diperkirakan hanya akan menyediakan Rp 20 triliun, jadi sisanya kita ambil dari investasi,” kata Sudirman Said, usai mencanangkan Program Indonesia Terang di Papua, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian esdm.go.id, hari Jumat (22/4).

“PIT akan menyasar rumah tangga sejumlah 2.527.469 Kepala Keluarga (KK) dan ditargetkan hingga akhir 2019 kelak 10.300 desa sudah terlistriki,” dia menambahkan.

Diberi Insentif

Sudirman mengaku, PIT tidak seluruhnya menggunakan anggaran negera karena itu dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan banyak pihak termasu swasta.

“Tugas pemerintah yaitu, menyiapkan dana stimulus untuk tempat-tempat yang betul-betul tidak bisa dikerjakan oleh koorporasi dan korporasi yang mengerjakan itu akan diberi insentif,” ujarnya.

Insentif yang akan diberikan pemerintah antara lain dalam bentuk tarif yang menarik dan kemudahan-kemudahan kepada investor yang akan menanamkan dananya untuk Program Indonesia Terang, lanjut Sudirman.

“Untuk melistriki 12.659 desa pada program Indonesia Terang kita memerlukan dana antara Rp 90 trilun hingga Rp 100 triliun dan APBN diperkirakan hanya akan menyediakan Rp 20 triliun, jadi sisanya kita ambil dari investasi,” tambah Sudirman.

Mengenai caranya, Sudirman menjelaskan, akan menggunakan dana ketahanan energi kemudian dijadikan skema untuk pemberian insentif agar investasi dari kalangan korporat atau dari swasta lebih dapat terjustifikasi.

Sudirman berharap, skema dana ketahanan energi segera dapat diajukan dalam APBN-P sekitar bulan Mei atau Juni, kemudian dana itu kita siapkan sebagai dana matching fund.

“Yang sudah masuk APBN 2016 juga sudah ada, yakni untuk enam provinsi ada Rp 441 miliar dan ke depan jika DKE sudah dijalankan akan lebih banyak,” katanya.

Untuk mengatasi kendala dan masalah dijelaskan Sudirman, di level nasional dibentuk satgas yang dipimpin Said Didu serta dibentuk region-region yang match dengan PLN dan di setiap provinsi akan ada task force (gugus tugas) yang akan mengindentifikasi masalah dengan cepat.

“Kita sedang jalan melakukan sosialisasi sekaligus planning. Jadi dengan ini setiap kabupaten akan dapat dipertajam kebutuhannya apa, rencananya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi planning institusi sudah dibentuk, dana sudah kita siapkan, dan orang sedang kita bagun timnya, ujar Sudirman Said.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja