"Program KB Harus Menjadi Gerakan yang Diterima Masyarakat"

HULU SUNGAI UTARA, SATUHARAPAN.COM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa rogram Keluarga Berencana (KB) harus menjadi gerakan yang diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Untuk itu, Program KB harus dilakukan secara sinergi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, swasta dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia.

Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya unsur TNI yaitu Babinsa diberi tugas membantu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hanya berperan sebagai pelaksana. 

“Saat ini para Babinsa sudah diberi kemampuan oleh BKKBN sebagai motivator, sehingga bentuk bantuan yang diberikan menjadi lebih berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman yang demokratis serta dapat menghindari munculnya isu pelanggaran HAM,” kata Panglima TNI dalam sambutannya pada acara Pencanangan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Nasional kerja sama antara TNI dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Lapangan Jarias, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (1/5).

Panglima TNI menyampaikan bahwa pencanangan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2018 di Kabupaten  Hulu Sungai Utara merupakan salah  satu bentuk kontribusi BKKBN dan TNI serta mitra kerja BKKBN lainnya untuk membangun kependudukan Indonesia agar tumbuh seimbang dengan daya dukung yang tersedia, sehingga bangsa Indonesia secara keseluruhan akan menjadi bangsa yang kuat sejahtera adil dan makmur.

“Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana akan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan meningkatkan derajat ketahanan nasional serta mampu memberikan jaminan terhadap kesinambungan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Di sisi lain, Panglima TNI mengatakan bahwa menyelesaikan masalah kependudukan di Indonesia hingga saat ini belum tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dimana kebutuhan pangan, energi dan perumahan serta lapangan kerja masih menjadi kekhawatiran bersama.  “Untuk menangani masalah itu, Pemerintah berupaya sekuat tenaga dengan berbagai program kerja seperti penyiapan infrastruktur, termasuk peningkatan produksi hasil pertanian dan pengendalian jumlah penduduk melalui Program BKKBN,” ujarnya.

Menurut dia, proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan mencapai 305,6 juta jiwa.  Oleh karena itu perlu mengantisipasi dan menyiapkan daya dukung agar bonus demografi yang terjadi saat itu akan menjadi berkah, bukan sebaliknya malah menjadi masalah bagi bangsa dan negara. 

“Kita harus mengarahkan investasi negara pada bidang-bidang kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja serta keluarga berencana, khususnya pada pola asuh anak dalam keluarga dan mulai saat ini kita harus menjadikan penduduk sebagai obyek dan subyek pembangunan nasional, sehingga pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan kependudukan,” kata Panglima TNI. (Puspen TNI)