Protes Digelar Menentang Penangkapan Wali Kota Istanbul, Turki

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM-Para pengunjuk rasa berkumpul di Istanbul, Turki, untuk hari kedua pada hari Kamis (20/3) setelah polisi menahan wali kota yang berkuasa di kota itu dalam penyelidikan korupsi dan teror yang oleh oposisi dikecam sebagai "kudeta" politik.

Ekrem Imamoglu, yang merupakan saingan politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, ditahan oleh ratusan polisi sebelum fajar pada hari Rabu, empat hari sebelum ditetapkan sebagai kandidat oposisi utama CHP untuk pemilihan 2028.

Pada hari Kamis, Imamoglu mendesak pengadilan untuk mengambil sikap terhadap penyalahgunaan pengadilan oleh pemerintah Turki untuk memerintahkan penahanannya.

“Saya juga menyerukan kepada puluhan ribu jaksa dan hakim yang terhormat dan bermoral... Anda harus bangkit dan mengambil tindakan terhadap rekan-rekan yang merusak peradilan... Anda tidak bisa dan tidak boleh tinggal diam,” tulisnya di akun X miliknya dalam pesan yang dikirimkan melalui pengacaranya.

Penangkapan Imamoglu membuat pasar keuangan Turki anjlok, memberikan pukulan berat bagi lira Turki yang diperdagangkan sekitar 38 lira terhadap dolar pada hari Kamis.

Bank Sentral Turki mengatakan akan menarik cadangan devisanya jika diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada lira, dengan para ekonom mengatakan hal itu telah dilakukan pada hari Rabu.

Barikade polisi tetap berdiri di sekitar Lapangan Taksim dan ada banyak polisi di sekitar Balai Kota untuk menegakkan larangan protes selama empat hari.

Meskipun ada larangan, mahasiswa Universitas Galatasaray mengatakan mereka memboikot kuliah dan beberapa ratus orang memulai pawai protes, kata seorang koresponden AFP.

Mahasiswa di Universitas Istanbul, yang pada hari Selasa (18/3) mencabut gelar Imamoglu, juga memulai hari protes lainnya. Langkah ini penting karena hukum Turki menyatakan kandidat presiden harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi.

Di kedua tempat tersebut, para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti "Bahu-membahu melawan fasisme" dan "Bersama-sama melawan pelanggaran hukum."

Ketua CHP dan pemimpin oposisi, Ozgur Ozel, diperkirakan akan kembali berpidato di hadapan para pengunjuk rasa di Balai Kota pada hari Kamis pukul 17.30 GMT, kata seorang juru bicara partai kepada AFP.

Lebih dari 80 orang ditangkap dalam penggrebegan hari Rabu dan para penyidik ​​mulai memeriksa mereka pada hari Kamis pagi, kata media lokal.

Wali kota bertemu dengan pengacaranya, kata CHP, tetapi belum jelas kapan ia akan diperiksa.

Imamoglu, yang telah disebutkan dalam daftar penyelidikan hukum yang terus bertambah, yang terpilih kembali tahun lalu, telah dituduh "membantu dan bersekongkol dengan organisasi teroris" - yaitu kelompok militan Kurdi yang dilarang, PKK.

Ia juga sedang diselidiki atas tuduhan "penyuapan, pemerasan, korupsi, penipuan yang diperparah, dan memperoleh data pribadi secara ilegal untuk keuntungan sebagai bagian dari organisasi kriminal" bersama dengan 99 tersangka lainnya.

Media sosial dan akses internet sebagian besar masih dibatasi di Istanbul pada Kamis pagi, menurut pemantau sensor daring Free Web Turkey.

Menteri Dalam Negeri, Ali Yerlikaya, mengatakan 37 orang sejauh ini telah ditahan karena mengunggah konten daring yang dianggap "provokatif" dan penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan.

Pihak berwenang mulai memblokir akses ke jejaring sosial pada hari Rabu pagi, sementara layanan daring masih terasa lambat sehari kemudian.

Meskipun ada larangan protes, ribuan orang berkumpul di luar Balai Kota pada Rabu malam, meneriakkan slogan-slogan marah termasuk: "Erdogan, diktator!" dan "Pemerintah, mundur!"

Tindakan terhadap Imamoglu dikecam dengan marah oleh CHP sebagai "kudeta."

“Satu-satunya kejahatan Imamoglu adalah ia memimpin dalam jajak pendapat,” kata pemimpin partai Ozel kepada massa dalam protes hari Rabu malam, berdiri di samping istri Imamoglu, Dilek.

“Satu-satunya kejahatannya adalah ia memenangkan hati rakyat. Satu-satunya kejahatannya adalah ia akan menjadi presiden berikutnya,” katanya.

Berdasarkan konstitusi, Erdogan – yang telah menjadi presiden selama lebih dari satu dekade – tidak dapat mencalonkan diri lagi dalam pemilihan 2028, tetapi ia mencari cara untuk mengubah konstitusi meskipun ia akan membutuhkan dukungan oposisi.

Hamish Kinnear, analis senior di konsultan risiko Verisk Maplecroft, mengatakan tindakan terhadap Imamoglu dapat merusak rencana tersebut.

“Itu dapat menggagalkan rencana pemerintah untuk mendorong perubahan konstitusi yang akan memungkinkan Erdogan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga,” katanya.

Erdogan telah mengubah konstitusi untuk memperkenalkan sistem presidensial setelah menjabat sebagai perdana menteri selama 11 tahun. (AFP)

Editor : Sabar Subekti