Protes Gojek, Ahok: Organda Harus Urus Anggotanya Dulu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Protes Organisasi Angkutan Darat (Organda ) DKI perihal operasi Gojek ditanggapi cukup santai oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, Gojek justru dapat memberi solusi bagi kemacetan Jakarta dengan sistem yang lebih terorganisasi.

“Jadi Organda urus anggotamu dulu. Kayak sekarang Kopami Kopaja udah macet, seenaknya masuk ke jalur busway. Nanti begitu mau keluar, loncat lagi. Nah itu Organda mau urus atau enggak,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).

Ahok juga menduga ada oknum yang tidak berkenan bila Gojek beroperasi. Hal itu terbukti dengan laporan sopir Gojek yang berkembang belakangan. Mereka mengeluh diintimidasi oleh tukang ojek lain yang tidak tergabung dalam Gojek. Oknum-oknum yang mengintimidasi ini menurut Ahok diduga pendapatannya berkurang karena Gojek lebih diminati masyarakat.

“Ojek yang berpindah ke Gojek penghasilannya lebih bagus. Nah ojek preman ini mereka seenaknya. Sama juga kaya PKL, yang marah itu cukongnya. Kalau yang baik-baik mah seneng dikasih tempat nggak bayar,” kata mantan politikus Gerindra itu.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mendukung adanya sistem integrasi ojek sejenis Gojek. Senada dengan Ahok, Djarot juga mendukung tukang ojek untuk masuk sistem Gojek.

“Ojek ini kan kuncinya sevis kepada pengguna ya, kepada pelanggan. Begitu ada terobosan yang cukup bagus, itu (Gojek, Red) kan bagus tuh, keamanan, kenyamanan, ketepatan harga, maka mereka cemburu. Kalau seperti itu, tolong ojek-ojek itu bikin koperasi dong, bikin paguyuban untuk bisa mengorganisasi sehingga ojek bisa memberikan pelayanan yang baik,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organda DKI, Shafruhan Sinungan melalui pesan singkat yang dikirim kepada satuharapan.com, Jumat (12/6) mengatakan seharusnya Ahok, sapaan akrab Basuki mengimplementasikan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan umum orang dan barang.

“Sepeda motor bukan diperuntukkan untuk angkutan umum orang dan barang. Akan tetapi, Gubernur DKI justru tabrak aturan-aturan yang ada. Kami DPD Organda DKI berkali-kali protes terhadap keberadaan angkutan-angkutan liar yang tidak berizin, termasuk keberadaan ojek,” ujar Shafruhan dalam pesan singkatnya.

Editor : Bayu Probo