Provinsi Aceh Dapat Tambahan DAK Bangun Lima Sektor Penting

BANDA ACEH, SATUHARAPAN.COM –  Provinsi Aceh pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2015 mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membangun lima sektor yang ada di kabupaten dan kota di Aceh yakni kesehatan, pertanian, irigasi, perdagangan dan infrastruktur jalan.

Anggota Forum Bersama (Forbes) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) asal Aceh, Salim Fachry menyatakan dana senilai Rp 1,1 triliun untuk pembangunan lima sektor yang tersebar di 20 dari 23 kabupaten dan kota.

“Saya yang kebetulan berada di Komisi V yang mengawasi pembangunan infrastruktur dan dibantu teman-teman lainnya terus berjuang agar Aceh mendapat dana alokasi tambahan. Dan Alhamdulillah usaha kita berhasil dan mendapat dana tamabahan sebesar Rp 1,5 triliun,” kata Salim kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (4/5).

Salim menyatakan alokasi dana tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No.36/2015 tentang APBN 2015 rincian dana alokasi khusus tambahan pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR dan langsung dikelola pemerintah kabupaten dan kota.

Dia menyebut  dana tambahan tersebut tidak terlepas dari upaya kerja keras anggota Forbes DPR asal Aceh dalam memperjuangkan di parlemen, sehingga usulan dari kabupaten dan kota di Aceh disetujui pemerintah dan DPR.

Dari dana sebesar itu, Kabupaten Aceh Tenggara mendapat dana tambahan paling besar yakni Rp 141,2 miliar, kemudian disusul Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussaman yang masing-masing mendapat Rp 129,44 miliar dan Rp 129,1 miliar, sedangkan daerah lainnya dibawah Rp 120 miliar. Salim menyatakan, dirinya juga tidak tahu, yang jelas bupatinya tidak ada koordinasi dengan Forbes DPR asal Aceh.

“Kita akan bantu kepada daerah-daerah yang memang mau berkoodinasi dengan kami, karena Forbes DPR asal Aceh ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Manfaatkanlah kami, jangan dibiarkan,” kata dia.

Ia berharap dengan adanya dana tambahan ini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh akan meningkat.

Salim menyatakan gubernur, bupati dan wali kota harus pro aktif untuk mengajukan program-program pembangunan yang dibutuhkan di daerahnya masing-masing. Selain itu, pimpinan daerah ini juga harus saling berkoordinasi dengan wakil-wakil rakyat yang ada di senayan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. (antaraaceh.com).

Editor : Eben Ezer Siadari