Proyeksi Penerimaan Pajak Sedang Dihitung Ulang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi penerimaan perpajakan pada 2016 yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian saat ini.

"Keadaannya, pemerintah sedang menyisir penerimaan yang sebenarnya," kata Darmin saat ditemui seusai rakormas TPID di Jakarta, Kamis (4/8).

Dari perkiraan pencapaian penerimaan tersebut, Darmin mengatakan pemerintah bisa melakukan sejumlah penyesuaian terhadap belanja Kementerian Lembaga yang dapat dilakukan penghematan untuk menjaga defisit anggaran.

"Setelah itu dilihat, mana yang betul-betul prioritas akan dipertahankan, yang bukan prioritas akan berkurang terutama jenis pengeluaran yang tidak `urgent` seperti biaya rapat perjalanan dinas," katanya.

Namun, kata Darmin, penghitungan ulang penerimaan perpajakan tersebut tetap mempertimbangkan pencapaian dari program amnesti pajak yang diperkirakan bisa menyumbang pendapatan sebesar Rp 165 triliun.

"Kami masih tetap mempertahankan angka itu dan masih bertekad untuk `all out` mencapainya," katanya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan salah satu fokus pemangkasan belanja pemerintah akan dilakukan terhadap anggaran yang tidak pernah diserap dengan maksimal pada tahun-tahun sebelumnya.

"Intinya melihat ke belanja yang tidak tereksekusi, jadi secara alamiah melihat pada anggaran yang tidak terserap saja. Tahun lalu yang tidak terserap 10 persen. Kita hanya melihat secara awal, yang tidak terserap, langsung `cut`," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan penerimaan pajak akan berkurang sebanyak Rp219 triliun dari target dalam APBNP sehingga berpotensi mengganggu kinerja defisit anggaran.

Untuk itu, kata Sri, dengan berkurangnya penerimaan pajak maka pihaknya mengusulkan penghematan belanja kementerian/lembaga sekitar Rp65 triliun dan belanja transfer ke daerah sekitar Rp 68 triliun.

"Kami dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas akan menyisir belanja yang bisa dikurangi tanpa ganggu belanja prioritas," ujarnya. (Ant)