Puan: Cawapres Jokowi Harus Jaga Misi-visi Pembangunan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan calon wakil presiden Joko Widodo adalah rekan kerja yang bisa menjaga misi maupun visi untuk membangun bangsa ke depan.

"Semua nama mempunyai potensi yang baik untuk dipertimbangkan. Nama yang dipilih adalah harus menjadi partner atau rekan kerja yang bisa menjaga visi misi bangsa ke depan, bukan hanya untuk capres tapi parpol tentu saja untuk kebijakan nanti," kata Puan Maharani di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Menurut dia, partainya tidak menyebutkan antara yang muda dan tua. Tapi prinsipnya membangun bersama tidak mendikotomikan yang tua atau muda.

"Sudah mulai menemukan kesamaan jangka panjang. Yang nggak muncul bukannya nggak pernah bekerja. Hanya dengan panggung membangun komunikasi politik kemudian bisa Alhamdulillah beberapa parpol bisa ke PDIP," ujar dia.

Ia mengatakan PDIP sudah melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Hanura.

Sementara itu Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Golkar maupun Hanura.

"Ya mudah-mudahan tertarik. Setelah tanggal 20 Mei masih mungkin untuk menambah mitra koalisi," ujar dia.

Terkait kemungkinan berkurangnya konstitutien apabila berkoalisi dengan Golkar, ia mengaku tidak khawatir karena konstituen itu akan cair. Karena yang difokuskan itu capresnya. 

"Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan lagi, sangat kaku itu tidak bisa lagi. Maka kami yakin andaikan tanpa Golkar secara resmi bersama PDIP dalam pengajuan capres ini kami yakin ya bahwa konstituen Partai Golkar dengan segala hormat akan memberikan dukungannya kepada Jokowi," ujar dia. 

Ia mengatakan proses terus berjalan dan segala dinamika terus berkembang dan Jokowi ada keinginannya untuk bagaimana sebesar mungkin harapan itu dicapai sebelum pendaftaran capres di KPU nanti.

"Dalam pertemuan ARB kemarin ada langkah selanjutnya. Kan semua yang dilakukan Jokowi pasti sepengetahuan partai. Beliau kan resmi dan diberikan kewenangan penuh untuk menjajaki bentuk kerja sama apa saja selama sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di partai," ujar dia. (Ant)