“Puan Maharani Lebih Baik Kembali ke DPR”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Sigit Rochadi menilai Puan Maharani terlalu cepat diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut dia, Puan belum memiliki jam terbang untuk mengemban tugas tersebut.

“Jam terbang Puan di DPR masih kurang, sehingga begitu diangkat menjadi menko oleh Jokowi dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, persoalan pembangunan juga tidak berjalan sama sekali,” ujar Sigit kepada satuharapan.com, Kamis (7/5).

Menurut dia, jajaran menteri di bawah koordinasi Menko PMK yang memiliki catatan positif selama enam bulan menjabat hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, meskipun secara personal adalah sosok cerdas, namun belum menunjukan gebrakan, terutama dalam menangani bencana, anak telantar, dan anak jalanan.

Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, menurut Sigit, justru menghadirkan blunder, dengan mencampuri masalah olahraga terlalu jauh. “Menpora tidak bisa membedakan mana masalah politik dan masalah olahraga, seharusnya dia tidak bisa mencampuri seperti itu,” tutur dia.

Sigit menambahkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Susana Yembise, yang juga di bawah koordinasi Menko PMK, belum menunjukkan agenda program yang ingin dicapai, seperti implementasi kebijakan, penguatan perempuan, atau perlindungan anak.

Menurut dia hal ini merupakan salah satu bukti Puan tidak mampu mengkoordinasikan kementerian di bawahnya. Oleh karena itu, Sigit menyarankan Presiden Jokowi segera mencopot Puan dari jabatan sebagai Menko PMK, agar kinerja Kabinet Kerja bisa berjalan sesuai dengan harapan, bisa terus bekerja dan langsung ‘tancap gas’.

“Tidak ada solusi lain, Puan pindah posisi ke kementerian lain juga tidak bisa, karena menurut informasi yang saya dengar Puan itu sulit berkomunikasi,” kata dia.

“Jadi lebih baik dikembalikan ke Gedung DPR RI saja,” Sigit menambahkan. 

Editor : Sotyati