Puluhan Ribu Berunjuk Rasa Menolak Kediktatoran Militer Myanmar

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Puluhan ribu orang berunjuk rasa di seluruh Myanmar mengecam kudeta oleh militer pekan lalu dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dalam protes terbesar hari Minggu (7/2) sejak Revolusi Saffron 2007 yang membuka reformasi demokrasi.

VIDEO: Protes Menolak Kediktatoran Myanmar. Klik di Sini!

Pada hari kedua protes yang meluas, kumpulan di kota terbesar, Yangon, mengenakan kaos merah, bendera merah dan balon merah, warna Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. “Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi!" mereka bernyanyi.

Pada Minggu sore, junta militer mengakhiri blokade internet selama sehari yang semakin mengobarkan kemarahan sejak kudeta hari Senin (1/2) lalu yang telah menghentikan transisi bermasalah negara Asia Tenggara itu menuju demokrasi dan memicu kemarahan internasional.

Salam Tiga Jari

Kerumunan besar dari seluruh penjuru Yangon berkumpul di kota-kota, memenuhi jalan-jalan saat mereka menuju Pagoda Sule di jantung kota, juga titik kumpul selama protes 2007 yang dipimpin biksu Buddha pada tahun 1988.

Sederet polisi bersenjata dengan perisai anti huru-hara mendirikan barikade, tetapi tidak mencoba menghentikan demonstrasi. Beberapa demonstran menghadiahi polisi dengan bunga. Seorang petugas difoto sedang memberi salam tiga jari secara diam-diam.

Para pengunjuk rasa memberi salam dengan tiga jari yang telah menjadi simbol protes terhadap kudeta. Pengemudi membunyikan klakson dan penumpang mengangkat foto Suu Kyi. “Kami tidak ingin kediktatoran untuk generasi berikutnya,” kata Thaw Zin, 21 tahun. “Kami tidak akan menyelesaikan revolusi ini sampai kami membuat sejarah. Kami akan berjuang sampai akhir."

Belum Ada Respons Militer

Setelah satu dekade perubahan di Myanmar, ketakutan akan masa lalu mendorong protes anti-kudeta Namun sejauh ini belum ada komentar dari junta militer di ibu kota Naypyidaw, lebih dari 350 kilometer sebelah utara Yangon. Berita MRTV yang dikelola negara melaporkan tentang perwira militer yang mengunjungi rumah sakit dan berencana untuk membuka kembali pagoda, tetapi tidak tentang protes.

Catatan internal staf PBB memperkirakan bahwa 1.000 orang bergabung dalam protes di Naypyidaw sementara di Yangon saja ada 60.000 orang. Protes dilaporkan terjadi di kota kedua Mandalay dan banyak kota serta desa di seluruh negara berpenduduk 53 juta orang yang membentang dari pulau-pulau di Samudra Hindia hingga pinggiran Himalaya.

“Protes anti kudeta menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Di satu sisi, mengingat sejarah, kita bisa mengharapkan reaksi yang akan datang, ”tulis penulis dan sejarawan Thant Myint-U di Twitter. “Di sisi lain, masyarakat Myanmar saat ini sangat berbeda dari tahun 1988 dan bahkan 2007. Segalanya mungkin.”

Tanpa internet dan informasi resmi yang langka, desas-desus berputar tentang nasib Suu Kyi dan kabinetnya. Sebuah cerita bahwa dia telah dibebaskan menarik banyak orang untuk merayakannya pada hari Sabtu, tetapi dengan cepat dikoreksi oleh pengacaranya.

"Sederhana saja, NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) memenangkan pemilu 2020," kata Bo Kyi dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik dalam sebuah pernyataan. “Ada kekhawatiran yang masuk akal bahwa junta militer akan mengubah demonstrasi damai ini menjadi kerusuhan dan mengambil keuntungan dari ketidakstabilan.”

Lebih dari 160 orang telah ditangkap sejak militer merebut kekuasaan, kata Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar. "Para jenderal sekarang berusaha untuk melumpuhkan gerakan perlawanan warga, dan menjaga dunia luar dalam kegelapan, dengan memotong hampir semua akses internet," kata Andrews dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

“Kita semua harus mendukung rakyat Myanmar di saat-saat bahaya dan membutuhkan. Mereka layak mendapatkan apa pun." (Reuters)

Editor : Sabar Subekti