Puluhan Ribu Pegawai di Gaza Dirumahkan

GAZA, SATUHARAPAN.COM – Sekitar 40.000 pegawai yang direkrut Hamas dirumahkan karena pemerintah persatuan Palestina yang baru melakukan penyesuaian pembayaran gaji.

Perselisihan pembayaran gaji merupakan ujian bagi pemerintahan Palestina yang baru, dibentuk beberapa minggu lalu dengan kesepakatan yang dibuat Presiden Mahmoud Abbas.

Semua kantor pemerintahan di wilayah yang dikontrol Hamas tutup Kamis (26/6) ini akibat mogok kerja yang dilakukan pegawai pemerintahan, tapi rumah sakit dan kantor polisi beroperasi seperti biasa.

Perselisihan gaji menunjukan rentannya perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani April lalu, pemerintahan baru yang diisi teknokrat dibentuk dengan tugas mempersiapkan pemilu nasional dalam waktu enam bulan.

Selama Juni ini, serikat pekerja sektor publik Gaza telah menangguhkan protes yang berlangsung selama seminggu, serikat pekerja akan melanjutkan aksinya jika pegawai pemerintah tidak dibayar.

“Protes ini merupakan peringatan bagi persatuan pemerintah,” kata Mohammed Seyam, Juru Bicara Serikat Pekerja Gaza, kepada kantor berita Reuters.

Pegawai yang direkrut Hamas melakukan protes karena otoritas Palestina membayar 70.000 pegawai rekrutannya di Gaza, walaupun mayoritas pegawai rekrutan otoritas Palestina tidak pernah bekerja.

Hamas sendiri berjuang membiayai pegawainya selama beberapa bulan ini akibat blokade Gaza yang dilakukan Israel dan Mesir.

Selain permasalahan gaji, kasus penculikan remaja Israel di pemukiman Yahudi di Tepi Barat, yang diduga dilakukan Hamas, mengancam rekonsiliasi antara rival politik Palestina, Hamas dan Fatah. Hamas sendiri berjuang membiayai pegawainya selama beberapa bulan ini akibat blokade Gaza yang dilakukan Israel dan Mesir.

Pejabat yang setia kepada faksi Fatah menyatakan kesepakatan akan gagal jika Israel membuktikan keterlibatan Hamas terkait penculikan remaja Israel. Hamas telah menyangkal keterlibatan ini. (aljazeera.com)

Editor : Bayu Probo