PUPR: Trans Jawa Bantu Atasi Permasalahan Logistik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pengoperasian tol Trans Jawa diyakini bakal semakin membantu mengatasi permasalahan logistik yang kerap dihadapi pelaku dunia usaha.

"Tol Trans Jawa akan memperlancar jalur logistik. Sehingga vendor, misalnya di Sidoarjo tidak perlu mendirikan pabrik di Karawang supaya bisa dekat dengan pabrik utama.Tol Trans Jawa akan memangkas biaya angkutan logistik, dan mengurangi waktu tempuh pengiriman barang," kata Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (4/11).

Menurut Basuki, manfaat dari terbangunnya tol Trans Jawa ini tidak hanya menjadi jalur penghubung transportasi antar kota, tetapi dapat diintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri yang sekarang sudah muncul seperti di Ngawi dan Nganjuk, serta mendukung akses ke destinasi pariwisata sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo tahun 2019-2024.

Selain itu, ujar dia, dengan adanya kepastian waktu tempuh, maka investor ke depannya juga dinilai dapat membuat perhitungan rencana bisnis lebih matang sehingga terbuka lapangan pekerjaan di sekitar pusat perindustrian di setiap daerah.

Menteri PUPR juga mengemukakan, fokus pembangunan Kementerian PUPR pada lima tahun ke depan adalah menghubungkan jalan tol yang akan dikoneksikan dengan kawasan-kawasan strategis, seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pariwisata.

Karena dengan meningkatnya konektivitas kehadiran Tol Trans Jawa, diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Jawa.

"Sudah ada beberapa lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Ngawi dan Nganjuk. Tugas Kementerian PUPR menghubungkan jalan tol dengan kawasan industri tersebut," kata Basuki.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengungkapkan tiga faktor utama yang membebankan biaya logistik nasional yang saat ini mencapai 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam seminar bertajuk "Membangun Rantai Pasok Nasional Terintegrasi Berbasis Platform Logistik 4.0" di Jakarta, Rabu (16/10), mengatakan ketiga faktor itu yakni konektivitas transportasi, biaya intermoda dan biaya inventori.

"Konektivitas sangat dipengaruhi oleh pembangunan prasarana, sarana dan kualitas layanan transportasi. Oleh karena itu membangun infrastruktur menjadi program prioritas cabinet, karena indeks infrastruktur kita masih jauh tertinggal," katanya.

Sugihardjo menjelaskan, alasan pembangunan infrastruktur jadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK, yakni karena rasio infrastruktur Indonesia yang masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga.

Pembangunan jalan tol di Indonesia, misalnya, sudah dimulai sejak era Presiden Soeharto pada tahun 1975 dimulai dengan Jalan Tol Jagorawi.

"Malaysia mulai membangun tahun 1985, 10 tahun setelah Indonesia. China membangun 13 tahun setelah Indonesia. Hasilnya, sampai akhir periode kedua Pak SBY pada 2014, panjang jalan tol di Indonesia hanya 700 km. Sementara di Malaysia sudah hampir 6.000 km dan China, tidak terhitung," katanya.

Menurut Sugihardjo, justru di era Presiden Jokowi target pembangunan 1.000 km jalan tol bisa tercapai. Hal itu karena kini pemerintah semakin inovatif untuk mencari pendanaan kreatif yang tidak lagi membebani anggaran negara. (Ant)