Qatar Mundur sebagai Mediator Perundingan Gencatan Senjata Gaza

DOHA, SATUHARAPAN.COM-Qatar telah menarik diri sebagai mediator utama untuk gencatan senjata Gaza dan kesepakatan penyanderaan dan memperingatkan Hamas bahwa kantornya di Doha "tidak lagi melayani tujuannya," sumber diplomatik senior mengatakan kepada Al Arabiya pada hari Sabtu (9/11).

Kementerian luar negeri Qatar mengatakan bahwa upayanya dalam memediasi gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas "saat ini terhenti."

Upaya negara Teluk untuk menengahi kesepakatan akan dilanjutkan ketika "para pihak menunjukkan kemauan dan keseriusan mereka untuk mengakhiri perang brutal," tambah kementerian luar negeri.

Qatar, bersama Amerika Serikat dan Mesir, telah terlibat dalam negosiasi selama berbulan-bulan yang sia-sia untuk gencatan senjata dengan pembebasan sandera dan tahanan.

Dalam perkembangan baru, pejabat senior pemerintahan Biden mengumumkan permintaan mereka agar Qatar berhenti menyediakan tempat berlindung yang aman bagi kelompok militan Palestina Hamas.

Sumber diplomatik senior mengonfirmasi kepada bahwa Doha meminta Hamas sepuluh hari lalu untuk meninggalkan negara itu karena mereka menolak menerima kesepakatan gencatan senjata apa pun di Gaza. Sumber diplomatik tersebut mengatakan permintaan tersebut bukan karena tuntutan atau permintaan AS.

"Setelah menolak proposal berulang kali untuk membebaskan sandera, para pemimpinnya seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota mitra Amerika mana pun. Kami menjelaskan hal itu kepada Qatar setelah penolakan Hamas beberapa pekan lalu atas proposal pembebasan sandera lainnya," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden pada hari Jumat (8/11).

Sekelompok senator Republik pada hari Jumat meminta pemerintahan Biden untuk menekan Qatar agar membekukan aset pejabat Hamas yang tinggal di Doha, mengekstradisi tokoh senior Hamas Khaled Meshal dan Khalil Al-Hayya, dan keramahtamahan para pemimpin senior Hamas.

"Kekalahan Hamas sudah di depan mata, dan mengakhiri tempat berlindung yang aman yang dinikmati para pemimpinnya di luar negeri sangat penting untuk mengalahkannya," tulis para senator tersebut.

Qatar mulai menerima para pemimpin Hamas pada tahun 2012 sebagai bagian dari permintaan Washington sebagai cara untuk menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka dengan kelompok yang telah menguasai Gaza setelah menggulingkan Otoritas Palestina di daerah kantong tersebut. (Reuters/Al Arabiya)

Editor : Sabar Subekti