Raja Malaysia Tolak Usulan PM untuk Keadaan Darurat

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Raja Malaysia menolak proposal Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menyatakan keadaan darurat guna memerangi wabah baru virus corona.

Rencana Muhyiddin, yang melibatkan penangguhan Parlemen, telah memicu kemarahan nasional, dan para kritikus mengecam langkah tersebut sebagai cara yang tidak demokratis baginya untuk mempertahankan kekuasaan di tengah tantangan terhadap kepemimpinannya.

Istana mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (25/10) bahwa Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah "berpendapat bahwa saat ini Yang Mulia tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di negara ini atau bagian mana pun dari Malaysia."

Muhyiddin bertemu dengan raja pada hari Jumat (23/10) untuk meminta persetujuan kerajaan tetapi belum memberikan komentar publik. Pernyataan istana datang setelah raja berunding dengan keluarga kerajaan lainnya pada Minggu pagi untuk membahas proposal perdana menteri.

Sultan Abdullah mengatakan pemerintah telah menangani pandemi dengan baik dan percaya bahwa Muhyiddin mampu melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi krisis tersebut. Tetapi raja menyerukan dihentikannya "semua politik" yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.

Raja dapat mengumumkan keadaan darurat yang memungkinkan negara diatur melalui peraturan yang tidak dapat digugat di pengadilan.

Tekanan untuk Mundur

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada bulan Maret setelah menghasut perjuangan mantan aliansi reformis, tetapi pemerintahannya goyah, dengan hanya dua kursi mayoritas di parlemen.

Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, menuduh bahwa dia mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk menggulingkan Muhyiddin, tetapi belum berhasil mendapatkan dukungan raja.

Namun, Muhyiddin menghadapi ujian utama awal bulan depan ketika pemerintahnya akan meminta persetujuan parlemen untuk anggaran 2021. Jika dia tidak dapat mengesahkan RUU tersebut, tekanan untuk mengundurkan diri terjadi atau mengadakan pemilihan baru. Keadaan darurat dapat memungkinkan dia untuk menunda pemungutan suara itu dan mengkonsolidasikan dukungan.

Raja berkata "tidak perlu anggota parlemen untuk melanjutkan tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintah." Dia menekankan bahwa anggaran sangat penting dalam perang melawan COVID-19 dan untuk memulihkan ekonomi, dan mendesak warga Malaysia untuk bersatu untuk membendung penyebaran virus.

Kasus virus corona Malaysia berlipat ganda menjadi lebih dari 26.000 hanya dalam tiga pekan setelah wabah baru, terutama di negara bagian Sabah di pulau Kalimantan.

Tak Perlu Keputusan Darurat

Politisi dari kedua sisi perpecahan serta dewan pengacara, asosiasi medis, dan kelompok lain mengatakan tidak perlu keputusan darurat, karena ada undang-undang yang cukup untuk mengekang pergerakan publik dan menjatuhkan hukuman untuk mencegah penyebaran virus. Beberapa juga telah memperingatkan bahwa mengumumkan keadaan darurat dapat menjerumuskan negara ke dalam kediktatoran dan merusak ekonomi.

Beberapa media mengutip sumber yang mengatakan bahwa Muhyiddin menginginkan "darurat ekonomi" hanya untuk menangguhkan suara Parlemen, tanpa jam malam. Hukum darurat terakhir kali diberlakukan secara nasional pada tahun 1969 selama kerusuhan rasial yang mematikan.

Muhyiddin menarik partainya dari aliansi reformis Anwar yang memenangkan pemilu tahun 2018 dan bergabung dengan oposisi untuk membentuk pemerintahan yang berpusat pada Melayu pada bulan Maret. Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai protes, dengan mengatakan dia tidak akan bekerja dengan oposisi yang tercemar korupsi yang dia gulingkan dalam pemilihan tahun 2018.

Selain Anwar, Muhyiddin juga menghadapi ancaman dari sekutu kunci dalam koalisinya yang berkuasa, yang marah karena dikesampingkan meski merupakan partai terbesar. (AP

Editor : Sabar Subekti