Rapat DPP PPP, Suryadharma Ali Dipecat

• Emron Pangkapi, plt ketua umum
• Suryadharma Ali Menolak mundur
• Rapat bahas arah koalisi

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi (tengah). (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengurus harian DPP PPP melakukan rapat tertutup untuk membentuk panitia dan waktu pelaksanaan muktamar partai. Rapat yang dimulai pada Selasa (9/9) ini juga memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum.

Menanggapi itu, Suryadharma Ali menegaskan ia tidak ingin berlama-lama memegang jabatan tertinggi di partai itu dalam posisinya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

“Dalam posisi saya sebagai tersangka oleh KPK, saya tidak berhasrat untuk memegang jabatan Ketua Umum PPP berlama-lama. Saya paham betul posisi saya,” kata dia seusai rapat internal PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa malam.

Meskipun demikian dia menyatakan dalam rapat itu bahwa dia ingin melepaskan jabatan tersebut melalui forum dulu ia diangkat, yaitu muktamar partai.

Suryadharma pun telah mengusulkan muktamar dilaksanakan pada 22 atau 23 Oktober 2014. Namun dalam rapat, ada suara-suara yang tidak setuju atas usulan itu.

Dia menilai rapat itu memiliki agenda-agenda terselubung untuk mendesaknya mundur sebelum muktamar. Desakan itu menurut dia, datang dari 26 DPW PPP yang berkomplot.

“Ya itu memang komplotan ke-26 DPW yang tidak didukung oleh DPC-nya. Saya ini tidak dipilih oleh DPW melainkan DPC,” ujar dia.

Atas alasan tersebut Suryadharma menilai rapat itu tidak sehat. Mantan Menteri Agama itu menduga rapat itu sebenarnya telah mengambil sebuah keputusan yang dipaksakan.

Suryadharma sendiri pulang lebih awal dalam rapat itu dengan alasan masih memiliki agenda lain keesokan hari.

Pada Selasa malam, sejumlah pengurus harian DPP PPP melakukan rapat tertutup untuk membentuk panitia dan waktu pelaksanaan muktamar partai.

Suryadharma mengakui dalam rapat yang dihadiri sejumlah petinggi PPP antara lain Romahurmuzy, Dimyati Natakusuma, Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Ahmad Yani itu muncul usulan agar ia mengundurkan diri dari posisi ketua umum. Emron Pangkapi ditunjuk sebagai plt Ketua Umum sampai muktamar.

Suryadharma: Mundur Sebelum Muktamar Tak Selesaikan Masalah

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai langkah melepaskan jabatan ketua umum sebelum pelaksanaan muktamar tidak akan menyelesaikan permasalahan apa pun di dalam internal partai.

“Kalau namanya berhenti di tengah jalan tidak akan menyelesaikan masalah, karena dengan begitu pada akhirnya penyelesaian hanya parsial,” kata Suryadharma Ali di sela-sela rapat tertutup internal PPP.

Pernyataan Suryadharma Ali itu terkait adanya keinginan kader di dalam rapat, agar dirinya segera mengundurkan diri sebelum pelaksanaan muktamar. Namun dia mengatakan pergantian ketua umum hendaknya dilakukan melalui muktamar partai.

“Jalan terbaik untuk PPP adalah melaksanakan muktamar, dan saya telah memberikan (mengusulkan) waktu pelaksanaan muktamar 22 Oktober 2014,” kata dia.

Dia menyampaikan, berbagai pandangan yang muncul dalam rapat internal PPP wajar terjadi, karena rapat berlangsung secara demokratis. Menurut dia, siapa pun memiliki hak menyampaikan pendapat.

“Saya sering menyampaikan PPP kalau diibaratkan perusahaan adalah perusahaan yang sudah terbuka atau `go public` karena pemegang sahamnya banyak,” kata dia.

Hingga saat ini sejumlah pengurus harian DPP PPP masih melakukan rapat tertutup untuk membentuk panitia dan waktu pelaksanaan muktamar partai.

Pengurus Harian PPP Bahas Muktamar di DPP

“Agendanya rapat pembahasan hasil pilpres dan arah koalisi, ada juga untuk persiapan Muktamar. Kita belum tahu kapan dan di mananya, nanti akan dibahas,” kata Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa malam.

Dia mengatakan, pertemuan itu juga akan mengevaluasi hasil pemilu legislatif, dan pilpres serta perkembangan politik terkini.

“Kita lihat apa yang berkembang, misalnya hasil pemilu legislatif baik di tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota seperti apa. Mungkin juga dibahas soal wacana pilkada langsung oleh rakyat atau melalui DPRD,” kata dia. (Ant)

Artikel terkait konflik internal Partai Persatuan Pembangunan, dapat Anda baca di: