Rasionalisasi Pegawai akan Dilakukan Secara Hati-Hati

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan rencana rasionalisasi jumlah pegawai di birokrasi, merupakan bagian langkah efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi di sektor belanja pegawai diharapkan dapat memperbesar dukungan pada peningkatan kualitas layanan publik.

Namun, efisiensi dimaksud akan dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai pegawai-pegawai berkualitas justru yang terjaring dalam proses rasionalisasi sehingga birokrasi merugi, karena kehilangan aset SDM yang kompatibel mendukung realisasi kinerja pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN saat melakukan jumpa pers, Kamis (7/1/), di ruang kerjanya, seperti diberitakan dalam bkn.go.id.

Kepada pers Bima mengatakan, bukan berarti rencana pemangkasan jumlah pegawai selalu diartikan tidak adanya peluang rekrutmen PNS di masa mendatang, mengingat kebutuhan akan kehadiran kader-kader muda berkualitas di birokrasi juga tinggi, untuk mendukung komitmen peningkatan kualitas layanan kepada publik. 

Bima berkata, saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang perlu dimanfaatkan.

“Kehadiran bonus demografi berupa generasi-generasi muda dengan kualitas mumpuni perlu kita manfaatkan. Beri kesempatan anak-anak bangsa berkompetensi tinggi untuk turut membangun negaranya.

Jadi jangan selalu artikan rencana efisiensi anggaran pegawai dilakukan dengan menutup terus menerus rekrutmen pegawai. Efisiensi dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai yang tidak memiliki kompetensi,” kata Bima.

Menurut Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo (2011-2014) yang dikutip dari laman menpan.go.id , jumlah PNS di Indonesia tahun 2013 adalah, 4,5 juta harus melayani 244,8 juta jiwa, rasionya 1,83 persen,  di bawah rata-rata rasio PNS negara-negara Asia. Namun jumlah yang sedikit itu terlihat banyak, lantaran banyaknya kualifikasi PNS kurang memadai.

Bima melanjutkan, salah satu upaya Pemerintah mendata pegawai yang berkompetensi dan yang tidak adalah, melalui Pendataan Ulang PNS (PUPNS). Melalui PUPNS, Pemerintah akan memiliki database kepegawaian yang merekam rekam jejak kapasitas yang dimiliki seorang PNS.

Pada kesempatan itu, Bima juga mengatakan selain akan melakukan efisiensi belanja Pegawai, Pemerintah juga sedang berupaya menyeimbangkan rasio jumlah PNS dengan jumlah penduduk yang dilayani.

Salah satu upaya tersebut, akan direalisasikan dengan membuka peluang distribusi PNS ke seluruh Indonesia. Namun upaya distribusi tersebut di lapangan menemui sejumlah kendala, di antaranya besaran tunjangan yang diberikan PNS di berbagai instansi/wilayah kerja berbeda-beda. “Ke depan perlu dipikirkan bagaimana menghilangkan kesenjangan tersebut,” kata Bima.

Editor : Bayu Probo