RCEP Jadi Prioritas Kerja Kemendag 2020

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menyampaikan bahwa perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) menjadi salah satu prioritas kerja pada 2020.

"2020 kita akan finalisasi RCEP, yang telah disepakati di Bangkok, Thailand. Sangat prioritas, karena RCEP ini berpengaruh sangat besar di dunia usaha, terutama pasar Asean," ujar Menteri Agus usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan terdapat 15 negara peserta RCEP yang terdiri dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) beserta lima mitranya yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menyepakati negosiasi berbasis teks (text-based negotiations) yang memuat pokok-pokok pengaturan serta hak dan kewajiban dalam RCEP.

Selain itu, lanjut dia, proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) juga menjadi perhatian pemerintah ke depannya.

Dalam IEU-CEPA, lanjut dia, kelapa sawit akan menjadi salah satu perhatian di dalamnya untuk dinegosiasikan dengan Uni Eropa.

"Sawit adalah salah satu komoditas yang sangat berpengaruh terhadap devisa kita. Jadi harus ada, nanti dicari solusi terbaik," kata Mendag.

Namun Mendag belum dapat memastikan waktu mengenai IEU-CEPA bakal rampung. Negosiasi perdagangan dengan negara-negara Eropa itu diperkirakan masih membutuhkan waktu lama.

"Ini kita sedang tahap negosisasi. Pasti nanti akan ada progresnya, kita sedang usahakan. Namun, perjanjian ini juga tidak bisa dalam waktu singkat," ucapnya.

Dalam rangka melancarkan negosiasi perdagangan antar negara, Agus Suparmanto menambahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi.

"Jadi Kemenlu melakukan diplomasi, sedangkan pelaksanaan dan teknisnya itu di kita (Kemendag). Nanti kita akan tandem. Sesuai arahan arahan daru Presiden, kita kerja tim. Dan Kementerian itu menjalankan visi dan misi Presiden," katanya. (Ant)