Reformasi Kesejahteraan Inggris Langgar Hak Orang Berkebutuhan Khusus

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah pakar HAM PBB menyuarakan kekhawatiran dampak reformasi kesejahteraan Inggris terhadap orang-orang berkebutuhan khusus, memperingatkan bahwa hak-hak mereka secara sistematis dilanggar, Senin (7/11).

Komite PBB untuk Hak Orang Berkebutuhan Khusus (United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities) mengatakan pihaknya memiliki “bukti terpercaya” bahwa perombakan sistem kesejahteraan Inggris telah memicu “pelanggaran berat atau sistematis terhadap hak” orang-orang berkebutuhan khusus.

London menolak laporan PBB, menegaskan dalam tanggapan tertulis bahwa pihaknya “bangga atas prestasinya dalam membantu orang-orang berkebutuhan khusus untuk mendapat kehidupan yang lebih independen dan dapat sepenuhnya berbaur dengan lingkungan masyarakat.”

Inggris selama enam tahun terakhir mendorong reformasi kesejahteraan kontroversial yang ditujukan untuk memangkas defisit, termasuk pengurangan penghematan untuk tunjangan orang-orang berkebutuhan khusus.

Dalam pernyataannya, pemerintah menyoroti “bukti tegas” bahwa orang-orang secara fisik dan mental bisa mendapat keuntungan dari bekerja, dan saat ini ada sekitar 500.000 lebih orang berkebutuhan khusus yang bekerja dibandingkan dengan tingkatnya pada 2013.

Sementara itu, laporan PBB tertanggal 6 Oktober tetapi baru dipublikasikan pada Senin menyebutkan bahwa pengkajian ulang dan pengurangan untuk berbagai tunjangan yang ditujukan guna memudahkan kehidupan orang-orang berkebutuhan khusus berdampak negatif terhadap sejumlah besar orang.

Mereka menggarisbawahi bahwa “penolakan terhadap akomodasi yang layak” dalam mengkaji sejauh mana keterbatasan orang sebagai salah satu langkah telah memberikan “dampak yang diskriminatif.”

Sekitar 13.900 orang kehilangan hak mereka untuk dapat memperoleh mobil yang disesuaikan, tambah mereka dalam sebuah contoh. (AFP)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum