Reformasi Pendidikan Tidak Ditentukan Satu Kementerian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden RI, Joko Widodo menekankan reformasi bidang pendidikan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 tidak hanya ditentukan satu kementerian dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja.

"Saya ingatkan kemampuan reform tidak hanya ditentukan satu kementerian Kemendikbud, tapi juga memerlukan dukungan komunitas pendidikan, kementerian lembaga, masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan swasta," ujar Presiden dalam Ratas Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020 - 2035 melalui video conference di Jakarta, Kamis (4/6).

Presiden mengatakan reformasi pendidikan bukan hanya penyesuaian kurikulum, pedagogi dan metode penilaian, tapi juga perbaikan infrasktruktur penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan solusi di era normal baru.

Moeldoko mengatakan untuk menuju Indonesia Maju, pembangunan SDM merupakan salah satu agenda yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini, pendidikan karakter menjadi prioritas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan SDM yang unggul melalui pendidikan karakter. Untuk itu, perlu adanya evaluasi untuk mengukur sejauh mana transformasi pendidikan dalam metode pendidikan jarak jauh. (Ant)