Resolusi DK PBB tentang Perang di Gaza, AS Beri Sinyal Dukungan untuk Draft Terbaru

PBB, SATUHARAPAN.COM-Amerika Serikat telah mengisyaratkan dukungannya terhadap rancangan resolusi yang berlaku saat ini mengenai perang antara Israel dan Hamas, dan Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) akan mengadakan pemungutan suara mengenai usulan tersebut pada hari Jumat (22/12) malam, kata sumber-sumber diplomatik.

Teks terbaru tersebut tidak menuntut gencatan senjata segera, tidak mengatur bantuan yang masuk ke Gaza tanpa pemeriksaan Israel, dan menyerukan pembebasan semua sandera. Israel “sadar” akan formulasi yang diperlunak ini, “dan dapat menerimanya,” kata seorang pejabat senior AS kepada CNN.

Hari Kamis ini menandai keempat kalinya Dewan Keamanan menunda pemungutan suara pada pekan ini karena upaya diplomatik sedang dilakukan untuk membuat AS, anggota tetap DK yang memiliki hak veto,  setuju dengan resolusi tersebut.

AS telah memveto resolusi pada 9 Desember yang menyerukan “gencatan senjata,” dan tidak mengutuk pembantaian Hamas pada 7 Oktober di Israel di mana ribuan teroris membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 orang. Resolusi tersebut juga tidak mengakui hak Israel untuk membela diri.

Pernyataan tersebut kini menyerukan “langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan juga untuk menciptakan kondisi bagi penghentian permusuhan yang berkelanjutan.”

Langkah-langkah tersebut belum ditentukan, namun para diplomat mengatakan, jika diadopsi, hal ini akan menjadi rujukan pertama dewan tersebut untuk menghentikan permusuhan.

Pernyataan tersebut diperhalus dari rancangan yang diajukan oleh blok Arab pada hari Senin (18/12), yang sekali lagi menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, sesuatu yang ditentang oleh AS, dengan alasan bahwa hal tersebut akan membiarkan kepemimpinan Hamas yang telah bersumpah untuk terus melakukan pembantaian seperti yang terjadi pada tanggal 7 Oktober, sampai Israel hancur.

Namun rancangan baru tersebut juga mencakup seruan lain untuk “jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang” dalam pertempuran tersebut dan pembukaan koridor kemanusiaan di seluruh wilayah kantong tersebut “selama jumlah hari yang cukup untuk memungkinkan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman dan tanpa hambatan.”

Hal ini merupakan pengulangan dari resolusi Dewan Keamanan yang disahkan pada tanggal 15 November, yang hanya dilaksanakan satu kali ketika Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata tujuh hari pada tanggal 24 November, yang mengakibatkan pembebasan lebih dari 100 sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Rancangan terbaru ini terutama berfokus pada peningkatan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan penulisnya pada awalnya berusaha memasukkan bagian yang akan memberikan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, kendali “eksklusif” atas inspeksi truk bantuan yang masuk ke Gaza.

Otoritas tersebut dicabut dari teks tersebut setelah mendapat tentangan dari AS dan Israel, The Washington Post melaporkan. Menurut CNN, AS berpendapat bahwa menciptakan mekanisme pemantauan PBB terhadap bantuan yang masuk ke Gaza dapat memperlambat pengiriman bantuan. Israel, pada bagiannya, bersikeras untuk memeriksa truk bantuan yang masuk ke Jalur Gaza.

Israel belum secara terbuka mengomentari resolusi Dewan Keamanan yang sedang dibuat, namun secara umum menentang upaya PBB di masa lalu untuk mempertimbangkan perang tersebut, dengan alasan bahwa badan tersebut pada dasarnya bias terhadap resolusi tersebut.

Presiden Israel, Isaac Herzog, juga mengecam “kegagalan total” PBB dalam menyalurkan bantuan hingga saat ini, dengan mengatakan bahwa Israel telah memeriksa truk tiga kali lebih banyak dari jumlah truk yang dapat memasuki Gaza.

Badan-badan PBB berpendapat bahwa serangan militer Israel yang terus berlanjut telah membuat pengiriman bantuan ke dalam dan ke seluruh Jalur Gaza menjadi mustahil.

Resolusi Dewan Keamanan penting karena mengikat secara hukum, namun dalam praktiknya, banyak pihak memilih untuk mengabaikan permintaan tindakan Dewan Keamanan. Resolusi-resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, meskipun resolusi-resolusi tersebut merupakan barometer penting bagi opini dunia.

Resolusi hari Jumat (22/12) juga menuntut semua pihak “mengizinkan dan memfasilitasi penggunaan semua… rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk penyeberangan perbatasan… untuk penyediaan bantuan kemanusiaan.”

Selain itu, resolusi tersebut diperkirakan akan menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.”

Uni Emirat Arab mensponsori resolusi tersebut, yang diubah di beberapa bidang utama untuk menjamin kompromi dan dukungan AS, menurut versi rancangan yang dilihat oleh AFP.

Penundaan terbaru ini terjadi ketika AS, yang telah menentang beberapa usulan selama penyusunan resolusi pekan ini, menyatakan siap untuk mendukung resolusi tersebut dalam bentuknya yang sekarang.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dalam sebuah pengarahan: “Kami telah bekerja keras dan rajin selama sepekan terakhir dengan Uni Emirat Arab, dengan negara lain, dengan Mesir, untuk menghasilkan resolusi yang dapat kami dukung. Dan kami memiliki resolusi itu sekarang. Kami siap memberikan suaranya.”

Thomas-Greenfield mengatakan ini adalah resolusi “yang akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini akan mendukung prioritas Mesir dalam memastikan bahwa kami menerapkan mekanisme yang akan mendukung bantuan kemanusiaan, dan kami siap untuk bergerak maju.”

Anggota dewan lainnya mengatakan bahwa karena adanya perubahan signifikan pada resolusi tersebut, mereka perlu berkonsultasi dengan ibu kota mereka sebelum melakukan pemungutan suara.

Pertengkaran pekan ini terjadi setelah kebuntuan pada awal bulan ini ketika Amerika Serikat, meskipun ada tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menghalangi penerapan resolusi Dewan Keamanan mengenai perang.

Resolusi tersebut menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera” di Jalur Gaza, tempat Israel melancarkan serangan darat terhadap Hamas menyusul serangan gencar yang menghancurkan kelompok teror tersebut pada 7 Oktober. AS mengatakan pihaknya memveto tindakan tersebut karena gagal mengutuk pembantaian Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri.

Pekan lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tidak mengikat yang sama dengan 153 suara berbanding 10, dengan 23 abstain, dari 193 negara anggota. Didukung oleh dukungan yang luar biasa tersebut, negara-negara Arab mengumumkan upaya baru tersebut di Dewan Keamanan.

Perang meletus ketika Hamas memimpin sekitar 3.000 teroris dalam serangan lintas batas yang menghancurkan pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Setidaknya 240 orang dari segala usia diculik dan disandera.

Setelah serangan itu, Israel bersumpah untuk menggulingkan Hamas, melancarkan serangan udara besar-besaran yang diikuti dengan kampanye darat yang sedang berlangsung.

Kantor media Hamas di Jalur Gaza mengatakan pada Rabu sore bahwa jumlah korban tewas di Gaza sejak dimulainya perang telah melampaui 20.000 orang. Jumlah tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara independen dan tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan. Korban Hamas juga termasuk mereka yang tewas ketika roket yang ditembakkan teroris gagal dan mendarat di Jalur Gaza. Israel mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 8.000 anggota Hamas di Gaza.

Israel mengatakan pihaknya melakukan upaya untuk menghindari kerugian terhadap warga sipil sambil memerangi kelompok teror yang tertanam dalam populasi sipil. Mereka telah lama menuduh kelompok-kelompok teror yang bermarkas di Gaza menggunakan warga Palestina di Jalur Gaza sebagai perisai manusia, beroperasi dari lokasi-lokasi, termasuk sekolah dan rumah sakit, yang seharusnya dilindungi.

Sementara itu, PBB memperingatkan perang Israel-Hamas mendorong Gaza menuju kelaparan. Seluruh penduduk Gaza menghadapi “risiko kelaparan yang akan segera terjadi,” menurut sistem pemantauan kelaparan global yang didukung PBB pada hari Kamis, dengan lebih dari setengah juta orang menghadapi “kondisi bencana.”

“Kami telah memperingatkan selama berminggu-minggu bahwa, dengan kekurangan dan kehancuran seperti ini, setiap hari yang berlalu hanya akan membawa lebih banyak kelaparan, penyakit, dan keputusasaan bagi masyarakat Gaza,” kata kepala kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, melalui postingan X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Kampanye Israel telah menyebabkan sebagian besar wilayah Gaza hancur, dan PBB mengatakan mereka juga telah membuat 1,9 juta dari 2,4 juta penduduk wilayah tersebut terpaksa mengungsi.

Dipaksa mengungsi di tempat penampungan yang padat, para pengungsi kesulitan mendapatkan bahan bakar, makanan, air, dan perawatan medis. Meskipun ada krisis kemanusiaan di Gaza, Israel telah lama mengatakan bahwa kelompok teror Hamas telah menimbun pasokan dan menjauhkannya dari warga sipil yang semakin putus asa. (dengan ToI)

Editor : Sabar Subekti