Revisi UU Otsus Papua, MRP dan Pemda Datangi DPR

Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib (Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, meminta revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi provinsi Papua segera dibahas di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016.

"Kami berharap revisi ini dapat dilaksanakan tahun 2016 karena saat ini kondisi masyarakat provinsi Papua belum sejahtera," kata dia kepada sejumlah wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Jumat (27/5).

Dia pun mengaku kecewa kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) lantaran revisi Undang-Undang itu tidak masuk ke dalam Prolegnas tahun 2016. Padahal, mereka sudah memasukkan RUU tersebut sebanyak 14 kali.

"Kita ke sini hanya ingin memperjuangkan agar RUU tentang Otsus Papua segera direvisi karena banyak aturan yang tumpang tindih dengan peraturan daerah dan serta adat istiadat," kata dia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan dorongan revisi UU Otsus ini guna manata kembali provinsi Papua karena banyaknya RUU tidak sesuai lagi dengan kebiasaan rakyat Papua. Selain itu banyak aturan yang tidak sesuai dengan peraturan di daerah.

"Masyarakat Papua hanya ingin kesejahteraan, sehingga kami datang agar RUU Otsus Papua segera direvisi," tambah dia.

Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Sulaiman Hamzah, mengatakan kedatangan tim dari Papua ini untuk meyakinkan DPR dan pemerintah bahwa hanya satu draf revisi UU Otsus Papua. Sebab, selama ini ada wacana bahwa draf revisi RUU Otsus ada dua.

"Saya mengakui, perubahaan RUU Otsus tidak berjalan dengan mulus. Pada saat zaman SBY revisi UU ini tidak terlaksana karena waktu tidak mencukupi. Namun pada penyusunan Prolegnas tahun 2016 tidak berjalan dengan baik, saya dan fraksi Nasional Demokrat akan mengawal ini," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

Baca Juga: