Rezim Suriah Harus Segera Izinkan Pengiriman Bantuan

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Utusan Suriah untuk PBB Staffan de Mistura, hari Kamis (15/9), mendesak pemerintahan Damaskus untuk mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan “segera,” mengindikasikan bahwa rezim menyalahi janjinya terkait distribusi pasokan keperluan darurat.

Staffan de Mistura mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa waktu penting yang disepakati Rusia untuk mengerahkan konvoi bantuan kehilangan momentum. Pengerahan bantuan tersebut merupakan bagian penting dari gencatan senjata yang dimulai pada Senin.

“Pemerintah, saya ulangi pemerintah, diharapkan dapat memberikan izin,” memungkinkan masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan ke beberapa daerah yang terkena dampak perang.

“Izin terakhir agar PBB dapat benar-benar menjangkau area tersebut belum diterima,” ujar de Mistura.

“Ini adalah masalah yang perlu dilakukan segera.”

Dia mengatakan bahwa gencatan senjata yang disetujui selama perundingan maraton antara Rusia dan AS pada pekan lalu itu “sebagian besar” dilaksanakan dengan baik.

“Kami tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan, jeda pertempuran ini, untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan tersebut,” tambahnya.

Sebanyak 20 truk pembawa bantuan kemanusiaan bagi warga di Aleppo timur, Suriah telah menyeberang ke wilayah perbatasan Turki-Suriah. 

“Petugas sudah menunggu dan tidur di perbatasan selama 48 jam sehingga mereka tinggal berangkat menunggu perintah,” ujar pejabat senior PBB Jan Egeland, seraya menambahkan bahwa bantuan kemungkinan akan tiba di Aleppo timur pada Jumat (16/9).

Staffan de Mistura memperingatkan bahwa bantuan tidak dapat dikirim ke Aleppo sebelum adanya jaminan keamanan di Jalan Castello, yang menjadi jalur pengiriman suplai seperti yang disepakati dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia di Jenewa pekan lalu.

Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada Senin malam, sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama lima setengah tahun dan merenggut lebih dari 300 ribu jiwa. (AFP)