RI dan Malaysia Sepakat Melawan Diskriminasi Minyak Sawit

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Indonesia dan Malaysia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, pada hari Senin (9/1) sepakat untuk bekerja sama melawan “diskriminasi” terhadap komoditas tersebut setelah pertemuan antara pemimpin dua negara tersebut.

Komentar Presiden Indonesia, Joko Widodo, itu disampaikan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sejak terpilih November lalu.

Jokowi mengatakan, kedua negara akan “memerangi diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit” dan “memperkuat kerja sama melalui Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit” untuk mengatasi masalah tersebut.

Uni Eropa berencana untuk menghapus bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi.

Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia juga telah menyepakati penguatan kerja sama dalam meningkatkan pasar minyak kelapa sawit melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

“Tadi kita juga bersepakat memperkuat kerja sama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit,” kata Jokowi.

Delapan MoU

Dalam pertemuan bilateral, Anwar dan Jokowi menandatangani delapan nota kesepahaman yang meliputi perkapalan, pembiayaan ekspor-impor, energi hijau, pengembangan industri baterai, yang menurut mereka akan memperdalam perdagangan lintas batas dan investasi.

Para pemimpin juga membahas rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia, IKN Nusantara, dengan Anwar menyerahkan 11 surat minat dari perusahaan Malaysia terkait kemungkinan investasi di kota baru, yang terletak di Kalimantan bagian Indonesia.

Ibu kota baru dapat meningkatkan pembangunan daerah, kata Anwar, dengan negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia yang terletak di bagian pulau Kalimantan Malaysia.

“Kami berharap pengembangan ibu kota akan membawa manfaat yang lebih besar ke wilayah yang lebih luas, termasuk di Sabah dan Sarawak,” katanya.

Perlindungan Pekerja Indonesia

Dalam pertemuan itu,  Jokowi juga menyambut baik komitmen PM Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden pun berharap agar implementasi one channel system (OCS) dapat berjalan dengan baik.

“Saya sangat berharap one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia,” kata Jokowi.

Selanjutnya terkait dengan perbatasan wilayah, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati MoU mengenai wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang akan selesai pada tahun ini.

“Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MoU perbatasan segmen Sebatik dan segmen Sinapat selesai dapat ditandatangani tahun ini. Dan juga perjanjian laut wilayah di laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini,” katanya.

Anwar Ibrahim juga menyambut baik inisiatif Presiden Jokowi terkait sejumlah upaya kerja sama tersebut. Selain itu, PM Anwar Ibrahim juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

“Saya mendapatkan dua ide yang akan saya selesaikan untuk dituntaskan di Malaysia tentang hilirisasi dan juga digital ekonomi dan teknologi. Saya akan manfaatkan pengalaman dan kontribusi beliau (Presiden Jokowi), dan insyaallah kita akan dapat bantu memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pastinya juga bersama dengan Indonesia dengan lebih meyakinkan,” kata Anwar Ibrahim. (dengan Reuters)

Editor : Sabar Subekti