RI Kejar Ketertinggalan Pendidikan Selama COVID-19

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menyatakan Indonesia harus mengejar ketertinggalan selama wabah COVID-19 yang membuat pendidikan tidak berjalan normal, sementara negara-negara lain sudah melakukan tatap muka.

"Perlu dilakukan penyesuaian kurikulum agar ada peningkatan kemampuan anak didik," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo saat konferensi pers secara daring terkait Pernyataan Akhir Tahun Lemhannas "Keluar dari Pandemi COVID-19 Menuju Pemulihan Ekonomi dan Harapan di Tahun 2021", di Lemhannas, Jakarta, Selasa (22/12).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh pejabat teras Lemhannas di antaranya Wagub Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Edi Sucipto, dan Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Reni Mayerni serta Kepala Biro Humas Brigjen TNI Sugeng Santoso.

Menurut Agus, negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sudah memulai sekolah secara tatap muka sejak beberapa bulan lalu.

Indonesia menjadi anggota RCEP beserta 10 negara ASEAN dan lima negara lainnya, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP dinilai juga mempercepat pemulihan ekonomi global di tengah pandemi virus corona.

"Manfaat RCEP bagi Indonesia dapat terwujud jika Indonesia melakukan perubahan mendasar, salah satunya pendidikan," katanya.

Untuk mengupayakan keberhasilannya, lanjut Agus, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar setara dengan negara maju.

"Perlu memprioritaskan dan menyediakan anggaran yang memadai untuk memberi pendidikan bermutu kepada anak-anak sejak usia dini yaitu 3-6 tahun seperti di Vietnam, China, Singapura, dan negara-negara maju lain," kata Agus.

Bank Dunia pada November 2020 merekomendasikan bahwa pendidikan bermutu sejak usia dini merupakan awal untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

"Pemerintah perlu pula melakukan akselerasi pemerataan penyampaian materi pendidikan. Kesenjangan pendidikan bisa diatasi dengan penggunaan teknologi informatika," katanya.

Dengan demikian, kata dia, anak-anak Indonesia yang berada di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dapat belajar dari guru-guru terbaik dari sekolah-sekolah unggul di bidang-bidang pelajaran yang berbeda.

Pemerintah juga wajib memprioritaskan program untuk meng-"update" para ibu dan guru tentang keterampilan dan sikap yang perlu diajarkan kepada anak-anak.

Hal itu, menurut dia, diperlukan agar anak-anak mampu menghadapi disrupsi dan memenuhi tuntutan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.

Infrastruktur teknologi yang merata dan berkualitas merupakan prasyarat penting menghadapi era revolusi industri 4.0. Hal itu merupakan konsensus yang dicetuskan dalam World Economic Forum Oktober 2020 lalu.

"Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, pemerintah harus menyediakan listrik dan internet super cepat 5G sampai ke pelosok," kata purnawirawan jenderal bintang tiga ini. (Antara)