RI Kerahkan Semua Kementerian Bantu Negara-negara Pasifik Selatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengajak seluruh 43 Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk memikirkan cara membantu pembangunan negara-negara Pasifik Selatan.

Ajakan itu ia sampaikan ketika memimpin rapat koordinasi khusus tentang lanjutan hasil kunjungannya ke Republik Nauru. Rapat tersebut dalam rangka membangun kerja sama dengan banyak negara, khususnya negara-negara di Pasifik Selatan.

“Kunjungan saya ke Republik Nauru beberapa waktu yang lalu mewakili Presiden untuk hadir dalam perayaan ulang tahun Republik Nauru yang ke 50, di sana kami bertemu juga dengan banyak Kepala Negara. Rapat hari ini adalah bagaimana kita melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan itu sehingga ada satu pemahaman bersama untuk bagaimana membangun negara-negara di Pasifik,” kata Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018), dikutip dari laman resmi Kemenkopolhukam.

Menurut Menko Polhukam, Indonesia sudah dianggap sebagai negara berkembang yang sangat maju. Untuk itu, Indonesia diminta untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa diterima oleh negara sahabat di Pasifik Selatan. Ia memberi contoh bantuan berupa capacity building untuk berbagai bidang. Kemudian juga memberikan pengalaman-pengalaman dalam rangka menyelenggarakan berbagai even internasional.

“Termasuk bagaimana melatih kepolisiannya, bagaimana kerja sama perikanannya, kerja sama perdagangan, kerja sama agrikultur rumput laut, dan sebagainya. Itu perlu kita rapatkan. Makanya hari ini kita rapat agak besar mengundang kira-kira 43 K/L terkait,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang turut hadir mengatakan, rakorsus ini untuk mendisain hal-hal yang bisa diberikan Indonesia kepada negara-negara di Pasifik. Menurutnya, ada hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam artian karena kesamaan isunya.

Misalnya capacity building untuk masalah yang terkait dengan rumput laut, menurut Retno, hampir semua negara di Pasifik Selatan memerlukannya sehingga dibuat menjadi kluster I. Kemudian hal yang terkait dengan masalah ocean yang lainnya akan dibikin menjadi satu kluster tersendiri.

“Sementara itu ada beberapa yang memang sifatnya lebih spesifik, nah, yang ini kita pisahkan dari kluster yang ada bersamaan semuanya. Kementerian dan lembaga memiliki tugas untuk mengumpulkan semua keperluan, kebutuhan yang mereka harapkan dari kita. Jadi ini capacity building yang sifatnya demand driven, bukan kita yang membutuhkan tetapi mereka yang memerlukan,” kata Menlu Retno.

“Kalau di Pasifik Selatan ada 14 negara, kita lihat satu per satu apa yang sempat dibahas dengan negara-negara tersebut dan apa yang bisa kami berikan pada mereka,” sambung Retno.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara di Pasifik Selatan mengambil sikap kritis terhadap kebijakan Indonesia di Papua, khususnya dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuh negara Pasifik, yaitu Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu dan Marshall Islands, dalam beberapa tahun terakhir mengangkat isu Papua pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Selain itu isu Papua juga menjadi salah satu agenda dalam forum-forum yang melibatkan negara-negara Pasifik Selatan, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF) dan African Caribbean Pacific Group of States (ACP).

Namun belakangan, sejumlah negara telah berbalik menunjukkan dukungan dan sinyal persahabatan, seperti Nauru dan Marshall Islands. Selain itu Fiji dan Papua Nugini adalah dua negara Pasifik Selatan yang mendukung penuh kedaulatan RI atas Papua. 

Editor : Eben E. Siadari