RI Lobi Tiongkok untuk Dapatkan Kursi Wakil Presiden AIIB

Presiden Tiongkok, Xi Jinping (berdasi biru mengangkat tangan) memandu para tamunya pada upacara peluncuran AIIB di Beijing, 24 Oktober 2014. (Foto: Reuters/Takaki Yajima/Pool)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Indonesia kini tengah melobi Tiongkok untuk mendapatkan peran yang signifikan pada bank pembangunan infrastruktur Asia atau Asia Infrastructur Investment Bank (AIIB), yang diprakarsai oleh negara Tirai Bambu itu. Indonesia berjuang untuk menjadikan Jakarta sebagai kantor pusat bank tersebut atau setidaknya mendapatkan posisi wakil presiden yang disediakan untuk negara Asia Tenggara.

"Kita berjuang untuk mendapatkan posisi di AIIB ... karena kemungkinan besar kita akan menjadi klien terbesar," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan, seperti dilansir oleh Reuters kemarin (26/3).

AIIB kini semakin menarik perhatian setelah sejumlah negara Eropa dan IMF menyatakan dukungannya kepada bank yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun ini. Bank yang diinisiasi oleh Tiongkok bermodal awal US$ 50 miliar (tetapi kemudian ditingkatkan menjadi US$100 miliar), didirikan sebagai bank pembangunan multilateral untuk menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur di kawasan Asia.

Oleh beberapa kalangan, AIIB dianggap sebagai pesaing bagi IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB), yang selama ini didominasi oleh negara maju. Namun sejauh ini, hanya Amerika Serikat dan Jepang yang menunjukkan keengganan mendukung kehadiran AIIB. Sementara negara maju seperti Inggris, Selandia Baru dan lembaga moneter internasional, IMF, telah menunjukkan sikap yang lebih positif.

Deputy Country Director ADB untuk Indonesia, Edimon Ginting, mengatakan, pembangunan infrastruktur di Asia, termasuk Indonesia, membutuhkan investasi yang besar. Oleh karena itu, menurut dia, ADB menyambut kehadiran AIIB sebagai lembaga yang saling melengkapi (komplementer) dalam memberikan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Kami melihatnya sebagai institusi yang saling melengkapi," kata Edimon, kepada satuharapan.com, Selasa (24/3).

ADB Institute dalam sebuah laporan pada tahun 2010 memperkirakan kawasan Asia membutuhkan US$ 8 triliun untuk investasi infrastruktur selama periode 2010-2020. Sementara pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok angka Rp 5.000 triliun kebutuhan untuk investasi infrastruktur selama masa jabatannya.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Indonesia diharapkan menjadi salah satu penerima manfaat utama dari jasa AIIB untuk membangun jalan baru, pelabuhan, jembatan dan berbagai proyek infrastruktur lainnya.

"Saya telah melobi Tiongkok dalam hal siapa yang akan menjadi tuan rumah bank, posisi, pemegang saham dan proyek," kata Bambang.

Jakarta bersaing dengan Beijing untuk menjadi kantor pusat AIIB, namun, Wakil Menteri Keuangan Tiongkok, Shi Yaobin, mengatakan bahwa kota tempat kantor pusat AIIB yang telah disetujui adalah Beijing.

Menurut Kepala interim AIIB, Jin Liqun, setidaknya 35 negara akan bergabung dengan AIIB per 31 Maret 2015. Sementara data Wikipedia menyatakan sudah ada 37 negara yang menjadi anggota per 26 Maret dan beberapa negara sedang mempertimbangkan untuk bergabung. Mereka yang mempertimbangkan itu adalah Australia, Belgia, Kanada, Hong Kong, Belanda dan Taiwan.

Modal awal bank yang US$ 50 miliar sebagian besar disetor oleh Tiongkok, namun India, Pakistan, Singapura dan Vietnam juga ikut sebagai pendiri. Pada awalnya, ada 21 negara yang tergolong sebagai pendiri bank ini. Namun, kemudian diambil kebijakan bahwa negara-negara lain masih dapat dikategorikan sebagai pendiri, asalkan bersedia menandatangani dan meratifikasi surat pendirian bank itu, serta kehadirannya dapat diterima oleh negara-negara lain.

Sebanyak 21 negara yang menandatangani piagam pendirian bank ini adalah Tiongkok, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Pakistan, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Myanmar, Mongolia, Nepal, Oman, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan, dan Vietnam. Ada pun Indonesia menunda penandatanganan beberapa waktu untuk menunggu kepastian pemenang pilpres. Dan pada 25 November 2014, Indonesia resmi menjadi negara anggota ke 22, setelah menandatangani MoU didirikannya AIIB.

Editor : Eben Ezer Siadari