RI Siapkan Regulasi untuk Vaksinasi COVID-19 Mandiri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi terkait vaksinasi COVID-19 secara mandiri, yang dapat dilakukan industri atau perusahaan terhadap karyawannya.

Dalam telekonferensi pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1), Airlangga mengatakan akan diatur dalam regulasi tersebut mengenai sektor-sektor industri tertentu untuk vaksinasi mandiri, termasuk juga hal-hal teknis lainnya seperti sumber vaksin.

"(Vaksinasi) itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," ujar dia.

Airlangga mengatakan sumber vaksin untuk program mandiri akan berbeda dengan program vaksinasi gratis sebelumnya.

"Beberapa hal yang berkaitan dengan teknis akan dipersiapkan, juga dan dimintakan sumber daripada vaksinnya berbeda dengan yang gratis," ujar dia.

Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), menuturkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara mandiri ini untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo, pada Kamis pagi, dalam seminar daring Kompas CEO100, telah memberi sinyalemen mengenai kemungkinan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 secara mandiri.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan 'Pak, bisa tidak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata Presiden melalui telekonferensi video.

Presiden mengemukakan bahwa mekanisme vaksinasi COVID-19 secara mandiri harus dipersiapkan dengan baik.

"Tetapi, sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," katanya.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk mengendalikan penularan virus corona baru.

Adapun pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk untuk mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity) terhadap COVID-19. (Setkab)