Ribuan Protes Ketua Parlemen Tunisia Yang Pro Ikhwanul Muslimin
TUNIS, SATUHARAPAN.COM-Polisi Tunisia turun tangan pada hari Sabtu (5/6) untuk mencegah para demonstran bergabung dengan protes yang diserukan oleh ketua Partai Pembebasan Destourian (Partai Konstitusi Bebas) Tunisia terhadap parlemen yang dipimpin oleh pemimpin Ikhwanul Muslimin, Rached Ghannouchi.
Ribuan warga Tunisia ambil bagian dalam protes yang menyerukan “pembebasan parlemen” dari kendali partai pro Ikhwanul Muslimin, Ennahda, menurut laporan Al Arabiya.
Foto dan video yang diposting di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa dan pasukan keamanan bentrok setelah mereka mencegah demonstran bergabung dan berpartisipasi dalam pawai.
Demonstran berkumpul di depan markas parlemen di Bardo Square di pusat ibu kota, Tunis, mengangkat slogan-slogan yang mencela kontrol Ghannouchi dan parlemennya.
“Hai Ghannouchi, kamu preman, kamu melawan jiwa,” “Turunkan dengan aturan Pemimpin,” adalah beberapa slogan yang diangkat berdasarkan video dan foto yang diposting online.
Abir Moussi, ketua Partai Konstitusi Bebas, menuduh partai Ennahda yang berkuasa memiliki hubungan dengan terorisme dan menyerukan penyelidikan terhadap partai tersebut. Dia juga menyerukan Ikhwanul Muslimin untuk ditetapkan sebagai organisasi teroris di Tunisia, sebuah petisi yang dia ajukan ke Parlemen Tunisia tahun lalu.
“Partai ini (Ennahda) ada di arena politik dan memasuki pemilu berdasarkan kekeliruan yang dipimpinnya, dan kekeliruan ini berarti bahwa partai ini menampilkan dirinya sebagai partai sipil, sebagai partai Tunisia, sebagai partai yang tidak ada hubungan dengannya, Ikhwanul Muslimin, dan semua organisasi yang terkait dengannya,” kata Moussi kepada Al Arabiya tahun lalu.
Ikhwanul Muslimin adalah gerakan terlarang di beberapa negara di kawasan itu dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...