Ribuan Warga Desa Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa
BALI, SATUHARAPAN.COM - Ribuan krama Desa Pakraman, Denpasar, Bali, yang tergabung dalam Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali menggelar aksi menolak reklamasi Teluk Benoa, pada hari Minggu (22/5).
Massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa membawa atribut di antaranya spanduk, poster, dan juga bendera bertuliskan protes dengan melakukan aksi longmarch dari kantor Desa Pakraman menuju Catur Muka, titik nol Kota Denpasar. Selain itu ribuan warga juga mengenakan pita hitam sebagai simbol duka cita dengan menggelar doa bersama atas meninggalnya Ida Pedanda Gede Made Gunung, Sulinggih, agamawan dan juga tokoh Hindu yang menolak keras rencana reklamasi Teluk Benoa.
"Jika semua umat Hindu mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) termasuk reklamasi, saya akan tetap berjuang sendiri menentang program ini," kata Wayan Gendo Suardana, koordinator Forum Rakyat Bali (ForBali) dalam orasinya.
Seusai menggelar doa bersama, massa aksi melanjutkan dengan kegiatan deklarasi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Penyarikan (sekretaris) Desa Pakraman Denpasar, A.A Putu Gede Wibawa, mengatakan Desa Pakraman, Denpasar yang menaungi 105 Banjar Adat di Denpasar telah menggelar paruman (rapat) Desa Pakraman tanggal 26 Maret 2016 yang menyatakan Desa Pakraman Denpasar menolak reklamasi Teluk Benoa.
“Desa Pakraman Denpasar yang menaungi 105 Banjar telah melaksanakan paruman (rapat) tanggal 26 Maret 2016. Dalam paruman agung Desa Pakraman menolak reklamasi Teluk Benoa,” kata AA Putu Gede Wibawa di hadapan massa aksi di Catur Muka.
Putu Gede menambahkan, berdasarkan keputusan paruman Desa Pakraman, warga menolak reklamasi dengan alasan menjunjung tinggi Tri Hita Karana, mendukung kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci, mendesak agar kawasan Teluk Benoa dikembalikan menjadi kawasan konservasi, serta mendesak para pengambil kebijakan di pusat dan pemerintah daerah Bali mendengarkan aspirasi masyarakat Bali dengan mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.
“Kami mendesak para pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali mendengarkan aspirasi masyarakat Bali dengan mencabut Peaturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014,” ujarnya. (PR)
Editor : Sotyati
Daftar Pemenang The Best FIFA 2024
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Malam penganugerahan The Best FIFA Football Awards 2024 telah rampung dig...