Rini: Scoping Paper Kemitraan CEPA Masih Dimatangkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, mengatakan dokumen ruang lingkup atau "scoping paper" dari kerja sama kemitraan Indonesia dan Uni Eropa (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) masih dimatangkan oleh pemerintah.

"Masih banyak hal yang harus dibahas dalam mematangkan scoping paper ini, karenanya ini sebenarnya masih awal sekali untuk kerja sama ini," kata Rini selepas Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan sejumlah menteri lainnya di Jakarta, hari Jumat (11/3).

Jika scoping paper matang, kata Rini, maka hal itu bisa digunakan sebagai panduan dalam berunding sehingga dalam pelaksanaan CEPA, diharapkan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Rini juga menjelaskan pemerintah Indonesia masih akan melakukan beberapa persiapan yang nantinya akan dimasukan dalam scoping paper terutama mengenai permintaan-permintaan Indonesia dalam komitmen kerja sama itu.

"Persiapannya masih banyak, tadi Pak Menko Darmin Nasution meminta Kementerian dan Lembaga memiliki pemahaman sama untuk dimasukan dalam scoping paper sehingga nantinya perundingan dapat memberi manfaat bagi Indonesia," ujarnya.

Hal itu juga, lanjut Rini, sesuai dengan permintaan dari Uni Eropa agar pemerintah Indonesia membahas apa yang diinginkan dalam perjanjian tersebut.

"Jadi mereka meminta untuk bagaimana kita membahas satu sama lain baru itu saja tadi pembahasannya," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, scoping paper tersebut mencakup provisi umum yang meliputi tujuan, akses pasar, fasilitas, kerjasama ekonomi dan peningkatan fasilitas.

Selain itu ada juga provisi teknis yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, pengadaan barang, hak kekayaan intelektual, kebijakan persaingan usaha dan lain sebagainya.

Dalam Rakor tersebut, selain dihadiri Menko Perekonomian dan Menteri BUMN, hadir juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan pejabat Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan lainnya.

Editor : Bayu Probo