Ruhut: Yang Perintah Walkout di Paripurna Syarief Hasan

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan dalam Rapat Paripurna RUU Pilkada beberapa waktu lalu yang memerintahkan walkout itu Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan.

“Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan disebut yang memerintahkan untuk walkout dari rapat paripurna DPR dalam pengesahan RUU Pilkada,” kata Ruhut di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

Menurut dia Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah memerintahkan untuk walkout dalam pengesahan RUU Pilkada tersebut.

“Ibu Nurhayati sudah menjelaskan bahwa SMS itu dari Pak Syarif Hasan, dari SBY tidak ada istruksi (walkout),” kata dia.

Ruhut menjelaskan, Syarif Hasan meminta agar fraksi Demokrat  mempertahankan sepuluh poin yang diusulkan oleh partainya.

“Dari pak Syarief  untuk mempertahankan sepuluh poin itu,” kata dia.

Oleh karena itu, kata dia seluruh anggota fraksi terkejut mendengar keputusan yang dibacakan Beny K Harman selaku juru bicara saat rapat paripurna berlangsung.

“Kami semua kaget. Cuma yang tidak kaget itu Ibu Nurhayati, Max Supacua dan Beny,” kata dia. Dia menambahkan tidak usah walkout kita gentlemen.

“Menurut saya sebenarnya di rapat pleno itu adalah niat baik dari  Partai Demokrat. Kami tidak mendukung pilkada tidak langsung, SBY itu bapak Demokrasi. Sepuluh syarat itulah sebagai perbaikan. Namun, tidak ada titik temu,” kata dia.

“Kalau ada yang mengatakan Pak SBY begini-begini itu mereka khawatir, kita akan bangkit lagi, SBY itu bapak Demokrasi, saya yakin rakyat masih cinta pak SBY, saya mohon sepuluh jari kepada masyarakat,” kata dia.

Saat disinggung nasib enam orang perbedaan pendapat (tidak WO)? Ruhut menjelaskan kami itu semua kaget.

“Tapi, beginilah saya ikut keluar tapi ada enam orang di dalam. Saya enggak menganggap mereka gimana-gimana, jadi mereka jangan diberi sanksi. Mungkin Hayono Isman dan kawan-kawan tidak mendengar dengan sepuluh syarat itu,” kata dia.

“Itu adalah kemenangan yang di tunda, Belanda masih jauh, kami tetap ingin demokrasi langsung, kami ingin sepuluh jari kami mohon masukan sepuluh syarat itu. Dalam judicial review bisa untuk dimasukkan,” katanya.

Editor : Bayu Probo