Rusunawa Jangan Menjadi Tempat Kemiskinan Baru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang saat ini kerap dijadikan sebagai tempat relokasi warga korban penggusuran di berbagai daerah di Jakarta perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar tidak menjadi kantong kemiskinan baru ibu kota.

"Rusunawa yang menjadi tempat relokasi warga korban penggusuran di berbagai wilayah berpotensi menjadi kantong-kantong kemiskinan baru," kata Juru Bicara Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (3/1).

Bahkan, menurut Triwisaksana yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS ini, kemiskinan yang dialami di tempat tersebut bisa saja jauh lebih parah dari lokasi penggusuran sebelumnya.

Hal itu, ujar dia, disebabkan antara lain biaya hidup yang dapat semakin meninggi di rusunawa sementara pendapatan tidak berubah bahkan berpotensi untuk semakin berkurang.

Triwisaksana mengingatkan bahwa penghuni rusunawa rata-rata harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibanding tempat tinggal sebelumnya karena saat ini harus membayar sewa rumah cukup tinggi untuk ukuran ruangan yang tidak besar.

Selain itu, lanjutnya, biaya listrik yang yang lebih dari dua kali lipat dibanding sebelumnya dan air bersih yang juga meningkat dua kali dibanding sebelumnya. Kenaikan biaya yang paling besar dirasakan untuk biaya transportasi untuk bekerja maupun ke sekolah yang bisa melonjak berkali-kali lipat.

Untuk itu, ujar dia, perlu diidentifikasi betul-betul kebutuhan para penghuni rusunawa dengan menyediakan sarana dan fasilitas yang dapat mengatasi kesulitan para penghuni rusnawa.

Sandiaga Uno menjanjikan akan membangun pasar tradisional di rumah susun (rusun) di Jakarta. "Jadi memang konsep yang benar itu adalah bagaimana pasar tradisional itu bisa hadir di setiap pemukiman, yang sekarang dilaksanakan itu belum sempurna, karena di negara maju seperti di Singapura, di setiap komplek perumahan pasti ada web market namanya," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Kamis (29/12).

Menurut Sandiaga Uno, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlambat mengonsep hal tersebut, sementara dirinya sudah memiliki konsep rusun dengan tersedianya pasar tradisional. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum