Sambangi Istana, Ahok: Dari Dulu Gue Diback Up Presiden

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tengah menghadapi hak angket dari DPRD DKI Jakarta menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Usai pertemuan tersebut berlangsung, sosok yang akrab disapa Ahok itu mengatakan Presiden Jokowi sempat bertanya soal mekanisme hak angket. "Beliau cuma tanya, kalau angket itu gimana. Kalau angket saya salah, lapor ke MA, ya saya dipecat, Pak," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Ahok memberi tahu Jokowi bahwa presiden yang berhak mengeluarkan surat keputusan pemecatan dirinya. Jokowi, kata Ahok, sempat bertanya apakah dirinya bisa menolak putusan tersebut.

Menurut dia, Presiden Jokowi sempat bertanya kalau angket itu gimana?  “Kalau angket, saya salah, lapor ke Mahkamah Agung ya saya dipecat Pak. Bapak yang harus keluarin surat keputusan,” kata Ahok menjawab pertanyaan tersebut.

Presiden juga  bertanya apakah ia bisa nolak hak angket.  Menurut Ahok, tidak bisa. “Paling tahun depan Pak dipecatnya,” kata Ahok kepada Jokowi sebagaimana disampaikannya kepada wartawan.

Meskipun begitu, menurut Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi tak akan mengintervensi masalah ini. Namun, sambil bercanda Ahok yakin mantan atasannya itu tetap mendukungnya.

"Dari dulu gue di-back up Presiden kok, lu nanya lagi," kata dia.

Mantan Bupati Bangka Belitung ini mengatakan dirinya datang atas undangan Jokowi. Menurut dia, seharusnya ia hadir Rabu (25/2) lalu untuk ikut rapat transportasi. Namun, karena sakit gigi, Ahok urung datang. Selain soal DPRD, keduanya juga sempat berbincang soal pelaksanaan Asian Games 2018 pada tahun 2017.

Bahas e-budgetting

Namun Ahok tidak memungkiri jika dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, juga disinggung mengenai penerapan e-budgetting dalam pengelolaan anggaran pemerintah, serta masalah hak angket itu sendiri.

Menurut Ahok, Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk menerapkan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran pemerintah. 

”Harus, tidak ada toleransi,” kata dia.

Presiden, lanjut Ahok, mengatakan yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi. Sebab, kalau tidak dikorupsi, tidak ada titipan-titipan pasti serapan anggaran makin baik, sehingga tujuan ke rakyat juga tercapai.

“Beliau (Presiden Jokowi) tetap ingin e-budgeting dijalankan. Itu yang ingin beliau lakukan dari dulu”, papar Ahok seraya menyebutkan, Presiden Jokowi juga bisa merasakan, bahwa apa saja anggaran yang sudah dicoret (sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Red), tiba-tiba muncul kembali.

Terkait serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang tidak sesuai target, Ahok mengungkapkan bahwa hal itu karena banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berani mengeksekusi titipan dari DPRD.

“Itu beliau tahu persis. Pernah jadi Wali Kota, jadi Gubernur kok,” dia menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja