Sambut MEAT 2015, PTSP Harus Ditingkatkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sangat penting untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEAT) dan Perdagangan Bebas (AFTA) tahun 2015 mendatang. Sebab itu, PTSP akan diterapkan di seluruh kantor kelurahan di DKI Jakarta pada Juni mendatang.

“Tahun depan 2015 mau MEAT, bukan hanya persaingan SDM (sumber daya manusia), tetapi juga ada persaingan pelayanan publik. Manila, Filipina hanya punya 17.000 PNS (pegawai negeri sipil), sedangkan PNS di Jakarta dengan Satgas dan PHL (pelaksana harian lepas) bisa 90.000,” kata Basuki saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, di Balai Agung, Kantor Balai Kota, Selasa (22/4). 

“Bukan cuma counter (front office) yang seperti bank, Juni kita lakukan PTSP. Nanti camat lurah jadi kepala PTSP,” Basuki menambahkan.

Basuki berpendapat bahwa belum tentu semua orang paham substansi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi sistem yang ada saat ini masih menyamaratakan pelimpahan kerja, padahal masalah di setiap daerah tidaklah sama, begitu pula jumlah SDM yang dibutuhkan.

“Ini yang harus diubah, karena tidak mungkin buang mereka, ini perlu pengertian subtansi undang-undang nomor 32,” kata dia.

Dikatakan pula oleh Basuki, saat ini sudah ada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana dalam undang-undang tersebut lebih menitikberatkan ke fungsional, bukan lagi struktural. Selama ini orang-orang berpendapat kantor lurah dan camat kurang besar. Padahal, sebuah kantor bank saja hanya butuh lima orang karyawan.

“UU ASN yang baru kan lebih menitikberatkan ke fungsional, bukan soal struktur lagi. Kalau kantor lurah kurang besar, karena mikirnya butuh banyak orang. Bank kecil satu kantor lima orang. Dulu tiap kantor lurah dan camat jumlahnya sama, tapi sepanjang tahun selalu ada satu persoalan, pak lurah tidak ada, pegawainya banyak tapi mengurus akta kelahiran saja tidak ada orang,” keluh Basuki.

Basuki bahkan bercanda mengusulkan agar camat lurah di Indonesia ditiadakan saja, karena pada dasarnya yang diperlukan masyarakat adalah manajer pelayanan, karena mereka bekerja untuk melayani. Akan tetapi camat dan lurah memiliki fungsi lain juga, yakni sebagai pamong, sosok yang mengayomi masyarakat sehingga tidak mungkin tidak dihapus.

Dengan diterapkannya PTSP maka konsep fungsi camat dan lurah akan berubah menjadi manajer wilayah sebagaimana di bank-bank komersial, bukan lagi sebagai seorang kepala pemerintahan seperti yang sekarang ini berlaku.

Sebagai manajer wilayah, diharapkan  mereka bisa mengawasi segala hal yang ada lingkungan daerah yang dipimpinnya termasuk memantau fasilitas umum milik Pemprov DKI, misalnya taman dan lain sebagainya.

PTSP yang kuat menandakan kinerja pelayanan yang baik sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Basuki optimistis rencana tersebut akan terlaksana karena dia yakin 80 persen PNS di DKI memiliki etos kerja yang baik.

“Kami sudah 1,5 tahun di DKI, kami yakin PNS DKI 80 persen mau baik, yang tidak baik 10-20 persen, yang tidak bekerja 30 persen, kami yakin yang ikut kami banyak,” tandasnya optimis.

Maka, diharapkan hasil tes para pejabat Eselon III dan IV bisa keluar bulan Juni, guna memperlancar terwujudnya penempatan SDM di PTSP. 

Editor : Bayu Probo