Sambut Ramadan, PBB Desak Pemerintah Suriah Buka Pengepungan

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak pemerintah Suriah memberi izin selama 11 jam pada Minggu (5/6) agar bantuan kemanusiaan dapat dikirim ke daerah-daerah terkepung.

Francois Delattre, wakil tetap Prancis untuk PBB dan presiden Dewan Keamanan PBB, mengatakan pada Jumat (3/6) bahwa dewan akan meminta Damaskus untuk mengizinkan airdrops kemanusiaan di daerah di mana akses lahan sebelumnya telah ditolak.

Menggambarkan Mei sebagai "bulan yang buruk" terkait dengan akses kemanusiaan, Delattre mengatakan, “Banyak permintaan akses oleh PBB untuk bantuan kemanusiaan masih ditolak saat kami berbicara dengan pemerintah Suriah."

Pemerintah tidak menanggapi rencana internasional untuk memulai pengiriman pada 1 Juni, seperti yang diumumkan pada 17 Mei oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry, atas nama Kelompok Dukungan Internasional untuk Suriah.

Namun demikian, Delattre menyebut diskusi Dewan Keamanan pada topik itu berhasil dan ia mengatakan konsensus sudah dicapai untuk mengikuti situasi "hampir setiap hari".

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan "apresiasi" untuk upaya tim PBB di lapangan di Suriah membantu mereka yang membutuhkan.

Penasihat media untuk rezim Bashar al-Assad, Bouthaina Shaaban mengklaim bahwa kota Suriah Darayya tidak menderita kekurangan pangan. Namun, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Mark Toner mengatakan klaim Shaaban tidak benar.

"Orang yang entah bagaimana mengklaim di daerah warga sipil yang belum menerima bantuan pangan sejak 2012 terdapat banyak susu dan madu, itu hanya omong kosong," katanya.

"Kami mendasarkan penilaian kami dari PBB, tetapi juga pada pengetahuan yang sangat jelas tentang sejauh mana penderitaan warga sipil di beberapa daerah terkepung."

Toner menambahkan bahwa Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, sebelumnya menyebut pengepungan tempat-tempat seperti Darayya adalah seperti sesuatu "dari Abad Pertengahan".

Dalam sambutannya (berbentuk rekaman) pada panel di Washington DC pada Kamis atas aliansi global untuk menghancurkan kelompok militan Islam ISIS dan al-Qaeda, Shaaban telah juga mengatakan pemerintah Suriah—dalam pembicaraan dengan PBB—memberi izin pengiriman bantuan untuk masuk daerah terkepung.

Pada pertanyaan apakah suatu keharusan bagi PBB untuk meminta izin dari pemerintah Suriah untuk memberikan bantuan melalui udara, Toner mengatakan itu sudah dilakukan.

Hal ini diperlukan karena PBB ingin menjamin keamanan pesawat terbang atau helikopter yang akan memberikan bantuan, menurut Toner.

"Kami akan terus mendorong ini melalui ISSG [International Syria Support Group] yang bekerja dengan Rusia yang jelas memengaruhi rezim," katanya.

Lebih dari 250.000 orang tewas dan hampir setengah penduduk mengungsi selama lima tahun perang di Suriah, menurut angka PBB. Aktivis menyebutkan jumlah korban hampir dua kali lipat angka itu. (AA)