Satgas: Tingkat Kepatuhan pada Protokol Kesehatan Turun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Satgas Penanganan COVID-19, mengatakan bahwa semakin banyak kelurahan atau desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol Kesehatan. Ini justru terjadi ketika terapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Juru bicara Satgas, Wiku Adisasmito mengatakan, pada pekan ini terjadi kenaikan jumlah kelurahan yang kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60%. Pada pekan sebelumnya sebanyak 2.654 kelurahan/desa, kini menjadi 3.455 kelurahan/desa.

Dari jumlah tersebut paling banyak berasal dari Jawa Timur (569 kelurahan/desa tidak patuh), Aceh (558 kelurahan/desa tidak patuh), Jawa Barat (481 kelurahan/desa tidak patuh), Jawa Tengah (270 kelurahan/desa tidak patuh), dan Gorontalo (212 kelurahan/desa tidak patuh).

“Ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya kelurahan/desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol Kesehatan,” katanya.

Diungkapkan bahwa sepekan PPKM Darurat, terjadi kenaikan pesat dari laporan kinerja posko desa/kelurahan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah (naik 199,83%) dan pembatasan jam malam (naik 157,13%).

“Kenaikan laporan kinerja posko ini harus terus dipertahankan, mengingat ini adalah langkah pencegahan yang harus dimaksimalkan agar penularan COVID-19 tidak semakin meningkat di tengah masyarakat,” katanya, hari Selasa (13/7).

Menurut dia, pelaporan kinerja posko paling banyak berasal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali dengan lebih dari 50% Poskonya melaporkan kinerja. Namun masih ada 20 Provinsi yang pelaporan kinerjanya bahkan tidak mencapai 10% dari total kelurahannya.

Provinsi itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kep Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Barat, NTB, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, NTT, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

Wiku meminta seluruh gubernur dari provinsi tersebut untuk benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayahnya masing-masing. Pekan lalu sudah disampaikan, untuk segera membentuk posko, namun pekan ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk. “Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko,” tegas Prof. Wiku.

Dia menyebut, kapan pandemi ini berakhir ditentukan dengan seserius apa berkomitmen untuk disiplin protokol kesehatan, serta ketegasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menindak tegas pelanggarannya oleh individu, kelompok masyarakat atau institusi.

Editor : Sabar Subekti