Satu Juta KTP Teman Ahok Wujud Meritokrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Keberhasilan Teman Ahok mengumpulkan satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), agar dapat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 melalui jalur non partai merupakan wujud meritokrasi.

Pendapat ini dikatakan oleh Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, saat memberi tanggapan mengenai KTP Teman Ahok dalam acara Talkshow Akhir Pekan dengan topik “KTP untuk Teman Parpol”, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, hari Sabtu (30/7) siang.

“Satu juta KTP itu bukti wujud meritokrasi,” kata Nusron.

Meritokrasi merupakan bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi dan berkemampuan, sehingga dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu. Meritokrasi yang berasal dari kata merit atau manfaat, kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin.

Nusron yang digadang-gadang akan menjadi ketua tim pemenangan Ahok itu memandang sebutan meritokrasi tidaklah berlebihan mengingat antusiasme warga Jakarta yang begitu besar dalam memberikan dukungan kepada Ahok.

Nusron memandang dukungan terhadap Ahok yang terjadi secara massif adalah sekaligus membuktikan kinerja baik Ahok. Ia menampik adanya anggapan yang menyatakan apa yang dilakukan Teman Ahok melalui satu juta KTP merupakan bentuk deparpolisasi.

“Tidaklah benar bahwa calon yang maju melalui jalur perseorangan lalu dianggap deparpolisasi. Pak Ahok ini jadi serba salah, maju perseorangan dikatakan deparpolisasi, sekarang pilih jalur parpol ada yang bilang 'balikin KTP gue'. Padahal, parpol hanya sebagai alat mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan memberikan calon pemimpin yang bisa dipilih masyarakat,” katanya.

Nusron mengatakan tak heran apabila terjadi pro dan kontra masyarakat dalam memandang Ahok. Menurutnya, hal itu karena Ahok selain sebagai sosok pemimpin yang kontroversial dengan gaya kepemimpinannya, juga karena Ahok merupakan sosok pemimpin yang double minoritas. Namun, Nusron justru mengajak untuk melihat Ahok sebagai sosok yang mampu dijadikan bukti komitmen kebangsaan.

“Pak Ahok selain kontroversial juga double minoritas. Namun, justru dengan Pak Ahok memimpin, bisa menjadi bukti komitmen bangsa kita yang berdasarkan pada Pancasila," ujar dia.

Ahok, kata dia, juga sudah berhasil menyadarkan parpol dan publik, bahwa pemimpin yang baik pasti mendapatkan banyak dukungan masyarakat secara tulus. Oleh karena itu, akan sangat buta dan tuli jika parpol tidak menangkap kehendak rakyat dengan tidak memberikan dukungan pada calon pemimpin yang pro terhadap perubahan dan anti korupsi,” ujar Nusron. 

Nusron menegaskan Partai Golkar dalam memberikan dukungan tidaklah serta merta dan instan begitu saja. “ Kita tidak melihat yang kita dukung background agama atau etnisnya apa, tapi dari barometer prestasinya dan bagaimana masyarakat puas. Kehendak rakyat harus ditangkap hati nurani,” katanya.

Parpol, lanjut dia, harus membuat bangunan kebersamaan antar parpol sebagai langkah pendewasaan parpol yang lebih baik. Menurutnya, salah satu caranya ialah dengan mengusung calon yang terbukti memiliki kualitas.

“Parpol harus bekerja sama memberikan dukungan bagi calon pemimpin yang baik. Di sini bukan berarti parpol yang tidak mendukung Ahok lalu bisa dikatakan jelek. Pendewasaan dan reformasi internal parpol harus terjadi demi Indonesia yang lebih baik. Saya hanya yakin Jakarta butuh sosok yang konkret dengan prestasinya,” kata dia.

Dalam usaha memenangkan Ahok, Golkar melaksanakannya dengan sistem keterbukaan. “Ahok bukan milik Teman Ahok saja, tapi milik semua warga Jakarta. Kita selalu terbuka apabila ada yang ingin bergabung, pintu tidak ditutup, tapi kereta tetap berjalan,” katanya.

Ia memiliki keyakinan bahwa parpol pemilik kursi terbanyak dalam sistem perpolitikan akan segera 'meminang' Ahok.

“Saya yakin PDIP juga akan mendukung Pak Ahok. Bu Mega sedang mengkalkulasi hari baiknya saja kok,” ucap Nusron.

Sebelumnya, diakui oleh Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, hari Jumat (28/7), ia bersama-sama dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berangkat satu mobil ketika menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang diselenggarakan di Istora Senayan hari Kamis (27/7) lalu.

Rapimnas partai berlambangkan pohon beringin itu juga dihadiri mantan Presiden BJ Habibie, Ketua DPR Ade Komaruddin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja