SBY Siap Jelaskan Kasus Pembunuhan Munir
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan dalam beberapa hari ke depan akan menjelaskan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yang meninggal dunia di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanannya menuju Amsterdam pada 7 September 2004.
SBY merasa perlu memberi penjelasan setelah dalam dua minggu terakhir pemberitaan di media dan perbincangan publik terkait hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir amat gencar dan menyangkut pemerintahannya.
"Penjelasan yg akan kami sampaikan dlm 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran," kata SBY melalui akun Twitternya hari Minggu (23/10) malam.
Melalui akun @SBYudhoyono tersebut, dia bersama mantan Kabinet Indonesia Bersatu bersama-sama sedang menyiapkan penjelasannya.
"Dlm dua minggu ini pula, sbg mantan Presiden, saya terus bekerja bersama para mantan pejabat KIB, utk siapkan penjelasan. Kami buka kembali semua dokumen, catatan & ingatan kami - apa yg dilakukan pemerintah dlm penegakan hukum kasus Munir," kata SBY.
SBY menilai perbincangan publik memang ada yang sesuai konteks, namun ada pula yang bergeser dan bernuansa politik.
Sebelumnya Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan pemerintah harus membuka data TPF Munir Said Thalib ke publik. Namun, pemerintah hingga saat ini belum membuka data tersebut karena dokumen penyelidikan TPF tidak diketahui keberadaannya.
Pemerintah menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki sedang mencari dari berbagai sumber dokumen penyelidikan TPF kasus kematian Munir Said Thalib, termasuk dari mantan anggota TPF Munir.
Teten menegaskan, bahwa dokumen TPF Munir di Kantor Sekretariat Negara tidak ada seperti disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK tidak menyalahkan sistem administrasi pemerintahan SBY yang oleh banyak pihak mengatakan dokumen TPF Munir diserahkan kepada SBY pada 2005.
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...