Sekjen DPR Akui Website DPR Tak Sempat Diperbarui
BOGOR, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Winantuningtyastiti mengaku, tidak diperbarui agenda kegiatan DPR di website DPR ada perubahan yang sangat dinamis dan tidak sempat untuk mengupdate.
"Jadwal DPR keseluruhan memang kemarin itu sebetulnya ada rancangan jadwal tahuan, tapi ada perubahan-perubahan sayang sangat dinamis jadi karena ada target 40 RUU untuk disahkan tahun, iya alhamdulilah kemarin sudah enam UU di sahkan jadi ada beberapa perkembangan di Komisi maupun di Pansus itu yang memerlukan tambahan waktu kemudian yang mengupdate belum sempat," kata Winantuningtyastiti di Hotel The Sahira Bogor Jawa Barat, Jumat (1/4) malam.
"Sekarang masa reses diundur jadi berubah terus sampai kemarin paripurna pun akhirnya maju penutupannya yang tadinya jumat menjadi hari kamis akhrinya berubah saya memaklumi karena teman-teman yang menupdate website itu agak tertinggal," dia menambahkan.
Menurut dia jadwal yang ada di website DPR akan secepatnya diperbaiki.
"Iya insya allah akan di perbaiki jadi hari Senin (4/4) sudah bias dilihat biar masyarakat juga tahu jadwal-jadwal di DPR," kata dia.
Selain itu, kata dia nanti sistem di kesekjenan akan berjalan dan membangun aplikasi-aplikasi antara unit kerja itu menjadi otomatis.
"Misalkan bagian sekretariat tahu di Bamus ada ada keputusan jadi jadwalnya berubah langsung ngelink yang mengupdate bagian TI jadi langsung mengupdate," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan akan membereskan permasalah website DPR yang tidak diperbarui biar masyarakat tahu ada kegitan di DPR.
"Nanti kita akan bereskan permasalahn website DPR itu," kata dia.
Kabar terakhir, agenda DPR sudah diupdate lagi. Dengan agenda terakhir pada tanggal 17 Maret berisi pukul 12:00 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan 15:00 RAPAT PARIPURNA KE 22 MP III TS 2015-2016.
Hanya, agenda mendatang masih tidak tercantum. Juga, agendanya sangat sedikit. Padahal, setidaknya ada agenda rapat kerja Komisi X dengan Menkeu dan Menkum HAM. Ada juga rapat panitia kerja RUU Penyelenggaraan Ibadah Hadji dan Umroh. Entah mengapa agenda yang tertampil tidak lengkap.
Editor : Bayu Probo
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...